©2003 Rudy Aryanto Posted
July 8, 2003
Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
Program Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Juli 2003
Dosen :
Prof. Dr. Ir. Rudy C Tarumingkeng
Environmental
Marketing pada Ekowisata
Pesisir: Menggerakan Ekonomi Rakyat Daerah Otonom
Oleh:
Rudy Aryanto
P062024264
/ S3 / PSL / IPB
Environmental Marketing
Toward Coastal Ecotourism
as Regional Autonom
Community Economics Activator
ABSTRACT
The phenomenal growth of global tourism has
immediate and far reaching consequences for the natural and cultural heritage,
as it directly links tourism activities with low impact use of the natural
resources, environmental conservation and sustainable economic activities. One
among many terms given to this form of tourism is ecotourism sectors. The rapidly growing ecotourism movement for coastal
zone of tourism attraction, it can be beneficial to attract domestic tourists
as well as international tourists. The
study that investigate the nature of sustainable ecotourism hinges on the
relationship among board classes of considered indicators, i.e. Ecological, Economic, Social and
Institutional dimensions, taking into account the spirit of the 4th
chapter 45th point of Rio+10 Johanesberg World Summit on Sustainable
Development about “Sustainable Tourism”. afterwards the data will be applied to
tree major interrelated strategic management activities: strategic analysis,
strategy formulation, and strategy implementation. Additionally, the new science namely Integrated Coastal Zone
Management and Environmental Management System are related to assessment, and
the major of data analysis can use such ABC Surveys, Geographic Information
System for Ecological, attitude research, evolutionary model, AIO and VALS
typology for Social-Cultural impact, IO analysis and Multiflier for Economic
impact, and Policy Response for Institutional side, followed by various
conventional strategic matrix, Dynamic System, Cost-Benefit Analysis and this
study contribution among others is Sustainable Tourism Strategic Management
Matrix to explore strategic position, The special action which strong influence
to this ecotourism industry is “Environmental Marketing”, and the investment
and partnership to local Small and Medium sized Enterprises, and
sustainopreneurs. Especially the “Environmental Marketing” which similar to “Green
Marketing” and “Eco-Marketing” (Ecological Marketing) as a driving element
towards sustainable management and ecotourism industry that are beginning to
promote themselves ecotourist facilities, i.e., facilities that specialize in
experiencing nature or operating in a fashion that minimize their environmental
impact. The result of the analysis will
indicate that ecotourism factors simultaneously have positive and negative
influence to the tourism sustainability, and the sustainable tourism can
increase as to be an ecotourism strategic management, when the Indonesian
Regional Autonomy constitution of 2001 to 2003 was put into effect. Therefore, the author recommends operational
strategies. The interaction among government, private sector and the local commumities
themselves and environmental marketing aplications to the concerned Sustainable
Tourism Strategic Management is one of the conclusions.
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan tercepat didunia (WTO, 2000), melibatkan 657 juta kunjungan wisata di tahun 1999 dengan US $ 455 Milyar penerimaan ke seluruh dunia. Apabila kondisi tetap stabil, pada tahun 2010 jumlah kunjungan antar negara ini diperkirakan meningkat mencapai 937 juta. Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa pariwisata as a basic and desirable human activity deserving the praise and encouragement of all peoples and governments. Bagi Indonesia perkembangan pariwisata tersebut terindikasi dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 4.606.416 (rata-rata hari kunjungan 9.18 hari/ orang) di tahun 1998 meningkat menjadi 5.064.217 orang dengan jumlah hari kunjungan 12.26/orang pada tahun 2000. Besarnya devisa yang diperoleh sector pariwisata pada tahun 2000 sebesar 5.75 milyar US$. Secara internasional pada catatan dewan perjalanan dan Pariwisata – WTTC (World Tourism and Travelling Council) yang menyebutkan khusus bagi wisata bahari secara global di tahun 1993 mampu menghasilkan devisa lebih dari US$ 3.5 triliun atau sekitar 6 – 7% dari total pendapatan kotor dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pariwisata ini sangat potensial untuk dikembangkan, sehingga menjadi salah satu sektor yang diharapkan pemerintah dalam memperoleh devisa. Keberadaan usaha kawasan pariwisata ini sebenarnya telah diatur melalui Surat Keputusan Menteri Parpostel nomor 59 tahun 1985. Dari data Ditjen Pariwisata sampai dengan Juni 1999, tercatat peningkatan kontribusi bidang kawasan dan wisata secara signifikan dari 4,91% di tahun 1990 menjadi 9,59% di tahun 1999, dengan peningkatan investasi dari Rp. 3 triliun di tahun 1990 menjadi Rp. 33 triliun di tahun 1999, kontunuitas pengembangan ini tentunya berimplikasi pada bidang usaha wisata lainnya, yaitu perhotelan, jasa rekreasi, biro perjalanan, dan restoran yang terletak di kawasan wisata. Namun demikian pengelolaan jenis wisata tirta dan bahari ini masih relatif lamban, bahkan di kalangan masyarakatnya sendiri ada berbagai komponen wisata bahari yang masih belum merakyat, demikian menurut Siregar E. dan Djamilah (2000). “Pariwisata bahari di Indonesia bahkan tidak mampu bersaing dengan Singapura yang memiliki pulau kecil” kata Managing Director Tourism & Business Strategic Communication, Wuryastuti Sunario. Salah satu dari beberapa permasalahannya adalah minimnya investor akibat belum siapnya infrastuktur untuk wisata bahari.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen, 2001). Luas wilayah perairan Indonesia se-besar 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 Perairan Nusantara dan 2,7 km2 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Besarnya potensi sumberdaya kelautan Indonesia tersebut, potensi sumberdaya ikan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun, tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Di lain pihak, jumlah penduduk yang meningkat cepat beserta intensitas pembangunannya sumberdaya alam di daratan sudah mulai menipis dan dengan kenyataan bahwa 60 % dari penduduk Indonesia (kira-kira 185 juta jiwa) yang dianggap tinggal di daerah pesisir, tidaklah mengherankan bahwa lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakan yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu (Anonimous, 1996).
Salah satu kawasan wisata bahari yang cukup potensial dan belum mendapat ekspos secara penuh adalah kawasan Ujung Genteng yang terletak di daerah pesisir Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Waluran, bagian selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kawasan wisata ini menurut data dari Ditjen Pariwisata, telah menjadi salah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata Nasional sejak tahun 1999. Kawasan wisata ini menjadi menarik untuk dilakukan suatu studi bagi kemungkinan pengembangannya.
Tujuan Studi
Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari fenomena yang berkaitan dengan berbagai profil dan aktifitas wisata di kawasan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, dengan harapan hasilnya dapat dijadikan masukan dan arah bagi pengembangan kawasan wisata Ujung Genteng, dan untuk menemukan indikasi-indikasi program kegiatan yang mungking bisa dikembangkan, serta rekomendasi mengenai langkah strategis dalam upaya pengembangan kawasan wisata Ujung Genteng. Ada banyak penelitian telah dilakukan pada daerah tersebut, namun kebanyakan jenis penelitian itu lebih banyak mengeksploitasi potensi industri pariwisatanya saja, dan di lain pihak beberapa penelitian lainnya hanya memperlihatkan aspek ekologinya saja. Sehingga diperlukan suatu penelitian yang lebih terpadu yang memperhatikan seluruh aspek pengembangan. agar pengelolaan wisata bahari berhasil dan memenuhi komponen yang terkait dengan kelestarian lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya (Nurisyah, 1998).
Sejalan dengan Chapter IV, Point 41, KTT Rio + 10, Johanesberg 2002, Plan of Implementation, World Summit on Sustainable Development. Tentang Sustainable Tourism, yang intinya adalah: Mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan manfaat dari sumber daya pariwisata pada populasi di komunitas setempat yang terintegrasi dan memberikan kontribusi bagi memperkuat desa dan komunitas lokal. Termasuk langkah-langkah; (a) kerjasama internasional dan kemitraan diantara sektor swasta dan pemerintah (b) mendorong partisipasi masyarakat pada ekowisata (c) mengembangkan kewirausahaan (d) menghilangkan dampak negatifnya dan menghindari resiko bagi tradisi, kebudayaan, dan lingkungan (e) mempromosikan, meningkatkan, dan menyelamatkan pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, studi ini ingin mengangkat berbagai kegiatan bidang ekowisata pesisir dan bahari yang merupakan kegiatan “clean industry” perlu didukung oleh strategi pengelolaan yang tepat dan terpadu, khususnya dengan mensuport sustainopreneurs bidang ekowisata dan aplikasi environmental marketing sebagai strategi yang tepat bagi pengembangan industri ekowisata.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Pariwisata Baru dan Ekowisata
Pariwisata diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan kesehariannya untuk jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk bersantai (leisure), bisnis dan berbagai maksud lain (Agenda 21, 1992). Pariwisata di Indonesia menurut UU Kepariwisataan No. 9 tahun 1990 pasal 1 (5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Indonesia memiliki sumber daya wisata yang amat kaya dengan aset alam, budaya, flora dan fauna dengan ciri khas Asia dan Australia di setiap wilayah perairan dan pulau di Indonesia (Gunawan M.P., 1997). Indonesia tercatat mendapatkan ranking ke-enam pada Top Twenty Tourism Destinations in East dan The Pasific (WTO,1999).
Dalam paradigma lama, pariwisata yang lebih mengutamakan pariwisata masal, yaitu yang bercirikan jumlah wisatawan yang besar/berkelompok dan paket wisata yang seragam (Faulkner B., 1997), dan sekarang telah bergerak menjadi pariwisata baru, (Baldwin dan Brodess, 1993), yaitu wisatawan yang lebih canggih, berpengalaman dan mandiri, yang bertujuan tunggal mencari liburan fleksibel, keragaman dan minat khusus pada lingkungan alam dan pengalaman asli. Dalam usaha pengembangannya Indonesia wajib memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkannya, sehingga yang paling tepat dikembangkan adalah sektor ekowisata dan pariwisata alternatif yang oleh Eadington dan Smith (1995) diartikan sebagai konsisten dengan nilai-nilai alam, sosial dan masyarakat yang memungkinkan adanya interaksi positif diantara para pelakunya.
Ekowisata (eco-tourism) disebutkan di UU No.9 tahun 1990 pasal 16
sebagai kelompok-kelompok obyek dan daya tarik wisata, yang diperkuat oleh
perpu No. 18 tahun 1994, sebagai perjalanan untuk menikmati gejala keunikan
alam di taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam. Berbagai pendapat
lain tentang ekowisata adalah Lascurain dan Ceballos (1988) yang lebih
menekankan pada faktor daerah alami, oleh The
Ecotourism Society (1993) sebagai suatu perjalanan bertanggungjawab ke
lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejateraan
penduduk setempat. Ziffer (1989) menekankan pada sektor sejarah dan budaya,
Whelan (1991) pada faktor etnis, Boo (1992) pada faktor pendidikan lingkungan,
Steele (1993) tentang proses ekonomi, Cater and Lowman (1994) tentang
pemanfaatan bertanggung jawab dan imbuhan kata ‘eco’(seperti ecotour,
ecotravel, ecosafari, ecovacation, ecocruise, dll), Hudman et.al. (1989) pada
faktor budaya, Lindberg (1991) pada faktor pelestarian, Gunn (1994) pada faktor
petualangan, Brandon (1996) pada faktor pengetahuan dan konservasi, Kususdianto
(1996) memberikan batasan ruang lingkup usaha ekowisata, dan Silver C. (1997)
yang memberikan batasan-batasan berikut: (1) Menginginkan pengalaman asli, (2)
Layak dijalani secara pribadi maupun sosial, (3) Tak ada rencana perjalanan
yang ketat, (4) Tantangan fisik dan mental, (5) Interaksi dengan budaya dan
penduduk setempat, (6) Toleran pada ketidaknyamanan, (7) Bersikap aktif dan
terlibat, (8) Lebih suka petualangan daripada pengalaman, sedangkan Choy, Low
dan Heilbron (1996) memberikan batasan lima faktor pokok yang mendasar yaitu:
Lingkungan, Masyarakat, Pendidikan dan Pengalaman, Keberlanjutan, Manajemen,
dan Ecoturism Research Group (1996),
yang membatasi tentang wisata bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang
terkait dengan : (1) Mendidik tentang fungsi dan manfaat lingkungan, (2)
Meningkatkan kesadaran lingkungan, (3) Bermanfaat secara ekologi, sosial dan
ekonomi, (3) Menyumbang langsung pada keberkelanjutan. Ekowisata tidak setara dengan wisata alam. Tidak semua wisata alam akan dapat
memberikan sumbangan positif kepada upaya pelestarian dan berwawasan
lingkungan, jenis pariwisata tersebut yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu
yang menjadi ekowisata dan memiliki pasar khusus, demikian menurut pendapat
dari Wheat (1994) dan Goodwin H. (1997) dan diperkuat oleh Wyasa P.
(2001).
Wisata Pesisir dan Bahari
Wisata pesisir dan bahari adalah bagian dari wisata lingkungan (ecotourism), Sarwono Kusumaatmaja, mantan Menteri Negara Lingkungan hidup dan mantan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, dalam Anonimous (2000) berpendapat; selain sebagai bagian dari ekowisata, wisata pesisir dan bahari merupakan industri yang menjanjikan. Lebih lanjut wisata bahari ini merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan dan terjadi di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan dan kelautan. Daya tarik itu mencakup perjalanan dengan moda laut; kekayaan alam bahari serta peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan di laut dan di pantai, seperti misalnya lomba memancing, selancar, menyelam, lomba layar, olah raga pantai, dayung, upacara adat yang dilakukan di laut. Selain itu, adat istiadat dan budaya masyarakat pesisir dan bahari. Dengan demikian, cakupan kegiatan wisata ini memiliki spektrum industri yang sesungguhnya sangat luas dan bisnis yang ditawarkannya sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel, restoran terapung, kawasan lepas pantai, rekreasi pantai, konvensi di pantai dan di laut, pemandu wisata alam, dan sebagainya. Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain jasa foto dan video, pakaian dan peralatan olah ragam jasa kesehatan, jasa keamanan laut, jasa resque, kerajinan dan cindera mata, pemasok makanan dan minuman, PCO, hiburan dan lain sebagainya. Konsep wisata pesisir dan bahari di dasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karaktersitik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Wheat (1994) dan Steele (1993) berpendapat wisata pesisir dan bahari adalah proses ekonomi yang memasarkan ekosistem dan merupakan pasar khusus yang menarik dan langka untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu :
1. Lingkungan; ekowisata bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang belum tercemar
2. Masyarakat; ekowisata bermanfaat ekologi, social dan ekonomi pada masyarakat.
3. Pendidikan dan Pengalaman; Ekotourism harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki
4. Berkelanjutan; Ekotourism dapat memberikan sumbangan positip bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Manajemen; ekotourism harus dikelola secara baik dan menjamin sustainability lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasai mendatang.
Sangat beralasan bagi Indonesia bila hampir di semua daerahnya akan berupaya mengembangkan wisata pesisir dan bahari ini. Menurut riset dari Soeriaatmadja (1997) ada lima hal yang melandasinya: (1) Seluruh daerah di Indonesia kecuali Kalimantan Tengah memiliki daerah pantai pulau tropika, (2) Aksesibilitas, ekosistem pesisir dan bahari selalu berada di garis depan atau pintu masuk ke ekosistem darat, (3) Memenuhi karakter 3S (sun, sand, sea), (4) Disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS), (5) Variasi daya tarik wisata dan laju pertumbuhan wisata.
Wilayah pesisir menurut Soegiato (1976) adalah daerah pertemuan antara
darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik
kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut,
seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah
laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses
alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun
yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan
pencemaran. Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir
didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan darat, ke arah darat
mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang
surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf)
(Beatley et.al.1994). Penentuan
batas wilayah pesisir ini masih tergantung kepada isu pengelolaan. Dalam rapat
kerja nasional proyek MREP (Marine
Resources Evaluation and Planning / Perencanaan Dan Evaluasi Sumber Daya
Kelautan) di Manado Agustus 1994, telah ditetapkan bahwa batas ke arah laut
suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta
Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1: 50.000 yang telah
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal),
sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa
pantai.
Dampak dari Pengembangan Pariwisata
Tidak hanya dampak positif, kegiatan ekowisata dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan obyek ekowisata maupun terhadap lingkungan sosial budaya setempat (Supriana N. 1997). Lingkungan didefinisikan dahulu sebagai sesuatu yang terdiri dari tiga komponen, yaitu lingkungan alam, binaan dan budaya yang saling terkait dan akan ada pengaruh lintas komponen yang dikaitkan dengan pembangunan pariwisata. Konsep holistik mengenai lingkungan ini perlu untuk menyadari seluruh jelajah dampak potensial yang dapat ditimbulkan dari proyek atau pembangunan. (OECD, 1981). Lingkungan Alam dapat digambarkan mencakup udara, tanah, cahaya matahari, iklim, flora dan fauna. Lingkungan Binaan mencakup perkotaan, prasarana, ruang terbuka dan unsur bentang kota. Lingkungan Budaya mencakup nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum, dan sejarah masyarakat. Lingkungan budaya juga dapat ditinjau dari dua tingkat, yaitu budaya tingkat tinggi seperti teater, gamelan, tarian istana, dan budaya rakyat yang populer seperti kesenian rakyat serta kesenian populer, kontemporer, dan ungkapan budaya bangsa. Tipologi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai dampak potensial kegiatan pariwisata, Gree dan Hunter (1993) meneliti tentang dampak negatif pada lingkungan budaya yang dibagi dalam 6 komponen lingkungan yang akan rusak/berubah, yaitu : (1) nilai dan kepercayaan, (2) moral, (3) perilaku, (4) seni dan kerajinan, (5) hukum dan ketertiban, dan (6) sejarah. Hartanto (1997), menambahkan daftar dampak negatif lainnya yang akan terjadi pada Lingkungan Binaan dan Lingkungan Alam, yaitu pada: (1) flora dan fauna, (2) polusi, (3) erosi, (4) sumber daya alam, (5) pemandangan.
Khususnya bagi daerah wisata pesisir menurut Clark (1996) berbagai permasalahan yang umumnya ditemukan di wilayah pesisir dan bahari saat ini antara lain
1). Penurunan sumberdaya alamiah: (a) erosi pantai; (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya; (c) pengreklamasian wilayah pantai; (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun; (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.
2). Polusi: (a) sumber-sumber industri (sampah); (b) sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras); (c) sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk); dan (d) sumber-sumber lain (penggalian/penambangan).
3). Konflik penggunanaan lahan: (a) tidak adanya akses kearah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut; (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi; dan (c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan komersial lainnya.
4). Pengrusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam: (a) banjir yang diakibatkan oleh badai; (b) gempa bumi; (c) angin topan cyclone, dan (d) tsunami.
Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh The World Commissions for Environmental and Development (WCED), yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan, yang didirikan oleh Majelis Umum PBB. Batasannya adalah sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang strategik sampai kepada penerapannya di lapangan.
Khususnya di wilayah pesisir, kegiatan pariwisata dan rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat (Dahuri R. 2001). Secara strategik, pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat dikembangkan dan diwaspadai dampaknya dengan memasukan rencana manajemen lingkungan dan pemantauannya ke dalam satu rencana terpadu (integrated) dan pelaksanaannya yang kemudian dimasukan dalam tahap perancangan pariwisata itu (Soeriaatmadja. 1997). Cultural dan physical aspect merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata pesisir dan bahari. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu : (1) mempertahankan kelestarian lingkungannya, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, (3) menjamin kepuasan pengunjung, dan (4) meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.
Cernea ( 1991) dalam Lindberg K and D E, Hawkins (1995) mengemukakan bahwa partisipasi lokal memberikan peluang efektif dalam kegiatan pembangunan, hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya membuat keputusan dan kontrol pada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Goodwin (1997) menyarankan usaha untuk menjamin keikutsertaan masyarakat setempat dan langkah-langkah yang perlu dicari agar masyarakat setempat dapat benar-benar terlibat dalam kegiatan ekowisata. Perlunya interaksi ketiga pihak yang ikut terlibat, yaitu sektor pemerintah, swasta dan masyarakat setempat.
° perkembangan penduduk yang berkelanjutan
° pembangunan pariwisata secara ekonomi dan
ekologi
° sistem pengelolaan lingkungan.
Otonomi Daerah
Sarundajang
(1998) menyebutkan, otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan namous
berarti hukum atau peraturan. Menurut
Encyclopedia of Social Science,
otonomi adalah the legal self
sufficientcy of social body and is actual independence, menurut Kondoatie
R.J. (2001) mengemukakan beberapa hal penting: Desentralisasi = penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dekonsentrasi = pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di
daerah, dan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada
Pasal 3 ditegaskan bahwa wilayah
pengelolaan laut untuk daerah propinsi sampai dengan batas 12 mil laut yang
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan, sedangkan untuk wilayah laut Kabupaten/Kota adalah sejauh sepertiga
dari batas laut daerah propinsi (Pasal 10 ayat 3). Oleh karena itu, melalui UU No. 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kemampuan
daerah untuk memperoleh dana dapat lebih ditingkatkan. Berkaitan dengan
peningkatan kemampuan pendanaan di daerah tersebut ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, antara lain harus memperhatikan asas keadilan dan rasa persatuan
sebagai bangsa. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang
sah harus balance (kalau bisa lebih besar) dari biaya program-program
pembangunan. Pembangunan daerah harus berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Setiap perencanaan pembangunan harus
multi-dimensi. Aspek-aspeknya yang
ditelaah harus meliputi rekayasa, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hukum dan
Kelembagaan (Budihardjo S. 2001).
Manajemen Strategi Obyek dan Daya Tarik
Wisata Pesisir
Secara umum pengelolaan pada Obyek dan Daya Tarik Wisata (DTW) telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 tahun 1999, yang menyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari : (a) obyek dan daya tarik wisata ciptaan tuhan yang maha esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, (b) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Pada pasal lainnya disebutkan bahwa pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain butir pertama tersebut. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan : (1) kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, (2) nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai dalam masyarakat, (3) kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, (3) kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha obyek wisata, melalui Keputusan Menteri No. KM. 98/PW. 102/MPPT-89 tentang “ketentuan usaha obyek wisata” telah ditetapkan ketentuan tentang : (1) bentuk usaha dan perusahaan, (2) pengusahaan, (3) penggolongan obyek wisata, (4) bentuk usaha dan pengusahaan, (5) pimpinan obyek wisata, (6) tata cara perijinan. Pengelolaan yang dikoordinasi oleh seorang kepala pengelola yang bertugas untuk mengatur kegiatan operasional badan usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah /Pusat, atau Masyarakat/Adat. Secara garis besarnya sistem koordinasi dan pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata tersebut pada umumnya secara sederhana, menurut hasil riset dari Musanef (1995) dapat terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: (1) kegiatan administrasi, (2) kegiatan operasional, (3) kegiatan keamanan, (4) kegiatan pemeliharaan, Setiap bidang dikoordinasikan oleh personel yang menguasai di bidangnya dan bertangung jawab kepada Kepala dari Obyek dan Daya Tarik Wisata yang bersangkutan. Dengan demikian, maka pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata telah dapat memenuhi kaidah-kaidah dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan (Stoner, 1982) dan Handoko H. (1990). Untuk memberikan arah pencapaian tujuan organisasi, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, maka diperlukan pelaksanaan manajemen strategi secara terus-menerus dan harus fleksibel sesuai dengan tuntutan kondisi lapangan (Saladin D., 1999). Pada industri pariwisata pada umumnya, skema yang digunakan secara luas untuk melaksanakan konsep manajemen strategi tersebut adalah seperti yang dikemukakan oleh Tribe J. (1997) secara garis besar meliputi : (1) misi, (2) analisa strategi, (3) penetapan strategi, dan (4) implementasi strategi. Pada sistem pengelolaan ekowisata pesisir, perlu dicermati pembatasan tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable), maka Albertson (1999) dalam risetnya menyebutkan dimensi-dimensi:
² Environmental Sustainability : perlindungan untuk generasi mendatang
² Economic Sustainability : setiap pengembangan variabel secara ekonomi
² Socio-Cultural Sustainability : setiap inovasi harus harmoni antara pengetahuan lokal sosial-budaya, praktek, pengetahuan, dan teknologi tepat guna
² Political Sustainability : link
birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk
suatu sektor tertentu dalam masyarakat lokal harus mampu menjalin komunikasi
dengan struktur-struktur politik dan birokrasi. Missing link terjadi karena tidak adanya
perantara (interface)
Pendapat
serupa dikemukakan oleh Dahuri et.al. (2001) tentang garis besar konsep
pembangunan berkelanjutan yang memiliki empat dimensi, yaitu ekologis, sosial
ekonomi budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan. UNESCO (1996)
memperkenalkan program berjudul Environmental
and Development in Coastal Region and in Small Island (CSI) dengan tujuan
guna mengembangkan berbagai pendekatan terpadu untuk pemecahan masalah-masalah
di wilayah pesisir (Ongkosongo, 1998 dalam Anonimus, 1997).
Dalam
hal ini, telah terjadi kesamaan dan kesepakatan tentang variabel-variabel yang
digunakan untuk menganalisa manajemen wilayah pesisir dan bahari, dengan obyek
dan daya tarik wisata berikut ini.
Sustainopreneurs Ekowisata
Mempertimbangkan karakteristik masyarakat sekitar ekowisata pesisir dan bahari, maka cakupan atau batasan pemberdayaan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Nikijuluw (1994), adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) secara holistik; dan (5) berkelanjutan. Pengelolaan berbasis masyarakat setempat atau biasa disebut Community-Based Management (CBM). Pemanfaatan secara lestari hanya akan dicapai jika sumber daya dikelola secara baik, proporsional dan transparan, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000), menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, pemikiran ini sangat didukung oleh tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan bahari di Indonesia antara lain: (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, (b) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan, (c) Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan, (d) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan. Pengelolaan sumber daya pesisir dan bahari yang terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang kehidupan mereka (2) meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan (Zamani dan Darmawan, 2000).
Dalam perkembangannya, industri kecil pedesaan dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (padat karya) (Hubeis, 1997). Apabila dilihat dari sifat dan bentuknya, maka industri kecil bercirikan: (1) berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian (2) dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumberdaya manusia (3) menerapkan teknologi lokal (indigenous technology) sehingga dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh tenaga lokal dan (4) tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Bantacut dalam Haeruman, 2001). Cukup menarik bahwa usaha kecil dan menengah (small and Medium enterprises / SME) menurut penelitian Darel Riley (2003) menyebutkan: usaha kecil dan menengah yang baru tumbuh lebih berpotensi dan lebih berinisiatif untuk mengembangkan teknologi dan jasa bagi perbaikan lingkungan, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah lebih dahulu beroperasi.
Sustainopreneurs yang
diartikan sebagai para pemimpin dan wirausahawan yang pertama kali memperjuangkan
manajemen yang berkelanjutan (sustainable management), yaitu yang
mengkombinasikan inovasi-inovasi pada level ekologi, ekonomi dan sosial (Klun,
1998) . Pendapat tersebut didukung oleh Edwards S dan Millard E. (2002) yang
menambahkan tentang wirausahawan yang bertanggung jawab sebagai kekuatan bagi
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menyediakan manajerial, teknik dan
sumber daya finansial untuk memberikan kontribusi pada lingkungan, banyak
suatainopreneurs yang membawa mainstream manajemen lingkungan yang baik.
Pada kegiatan industri pariwisata
investasi yang ditempatkan pada perusahaan utamanya perusahaan kecil dan
menengah akan dapat menggerakan proses secara dinamis kegiatan perekonomian
secara beberapa kali lipat, pergerakan tersebut mirip dengan efek multifier
(pengganda) perekonomian (Tribe J, 1999). Secara empiris di Indonesia sumber
pendanaan untuk kegiatan usaha kecil bagi masyarakat pesisir dan bahari,
sebagai berikut : (1) Perbankan: Skim Komercial, Skim Syariah, Skim Kredit
Program Bersubsidi, (2) Non Perbankan: Keuntungan BUMN, Modal Ventura,
Permodalan Nasional Madani, (3) APBN, (4) Bantuan Luar Negeri, (5) Sumber
Lainnya: Individu, Koperasi, Perusahaan, Yayasan, Bursa Efek, Lembaga Dana dan
Kredit Pedesaan, Swadaya Masyarakat.
Hingga saat ini, model-model pendanaan untuk kegiatan usaha kecil bagi
masyarakat pesisir yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut: (a) Bank
dengan model pendanaan skala kecil untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif
masyarakat pesisir melalui penyediaan modal, pembinaan usaha secara kontinu dan
intensif, dan pendampingan berkelanjutan yang mandiri, (b) Model pembinaan
usaha kecil oleh BUMN (c) Model kemitraan : (DKP, 2000)
Environmental Marketing
Awalnya, Schiller (1992)
dan Naisbit (1990) meneliti tentang Megatrend yang merupakan perubahan sosial,
ekonomi, politik, dan teknologi yang besar dan berjalan lambat tujuh atau
delapan tahun ke depan, yang kemudian dipertegas kembali oleh Kotler (1996)
tentang Megamarketing. Disebutkan pula, produk atau program pemasaran
baru mungkin akan berhasil jika ia sejalan dengan trend yang kuat. Misalnya
trend lingkungan yang akan membentuk peluang dan ancaman yang tidak dapat
dikendalikan tetapi harus dipantau dan ditanggapi oleh perusahaan. Pada
industri pariwisata trend yang merupakan kecenderungan global, khususnya
perkembangan posisi pembangunan pariwisata Indonesia dari waktu ke waktu,
adalah mencakup isu-isu strategis berikut : (1) Kesadaran tentang tanggung
jawab terhadap lingkungan, (2) Pergeseran peranan pemerintah pusat dalam
pembangunan nasional, (3) Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam
pembangunan pariwisata, (4) Kemantapan/keberdayaan industri pariwisata, (4)
Kemitraan dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata (Agenda 21, 2000). Gunn
(1997) menggambarkan berbagai pihak yang mempengaruhi pariwisata adalah : Labour, Entrepreneurship, Community,
Competition, Governmental Policy, Natural Resources, Cultural Resources,
Organizational Leadership, dan
Finance.
Beberapa ahli lain memperkuat pendapat tentang perhatian marketing kepada ekologi, tidak hanya mempelajari hubungan antara manusia, organisasi, dan lingkungan alam, akan tetapi mengevaluasi kembali berbagai isu tentang environmental friendlyness, recyclability, waste reduction, the costs associated pollution, dan the price value relatinonship of environmentalism (consumer report 1991, lozada & Wimsatt 1998, Magraw 1994, Ottman 1998, Schmidheiny 1992). Ada berbagai pesure dari stkeholders, pemerintah, speciel interest group, dan konsumen yang selalu mengevaluasi operasional sehari-hari (Ottman & Terry 1998), Hopfenbeck (2000) menggambarkannya berikut
Sehingga Green Marketing atau Environmental Marketing didefinisikan sebagai konsistensi dari semua aktifitas yang mendesain pelayana dan fasilitas bagi kepuasan kebutuhan dan keinginan manusia, dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam (Polinsky, 1994), pengertian ini serupa dengan definisi dari Ecological Marketing yang menyebutkan tetang perihal positif dan negatifnya dari aktifitas marketing terhadap polusi, hilangnya energi dan sumber daya non energi (Henion dan Kinear, 1976).
Pada strategi dan kiat pemasaran lama, dari sudut pandangan penjual (4 P) adalah tempat yang strategis (place), produk yang bermutu (product), harga yang kompetitif (price) dan promosi yang gencar (promotion). Sedangkan dari sudut pandang pelanggan (4 C) adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan (customer needs and wants), biaya pelanggan (cost to the customer), kenyamanan (convenience) dan komunikasi (comunication). Dengan tujuan akhir dan konsep, kiat dan strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (“total Customer Statisfaction”). Pada Eco-Marketing titik beratnya lebih ditekankan kepada eco-design pada produknya.
III. GAMBARAN UMUM LOKASI
STUDI
Sebagai contoh Studi ini dapat diterapkan di kawasan Ujung Genteng yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Waluran, tepatnya saat ini yang telah dikembangkan adalah di desa Gunung Batu dan Desa Pangumbahan. Lokasi ini merupakan kawasan wisata yang praktis belum ditata, tetapi di lain pihak mempunyai jenis obyek yang cukup menarik dan khas, lokasi ini mempunyai potensi yang cukup baik dikembangkan sebagai usaha kawasan pariwisata.
Profil Wisatawan
Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang datang ke kawasan Ujung Genteng umumnya sebagian besar berasal dari daerah dekat kawasan wisata tersebut, yang berasal dari luar terbanyak berasal dari Jakarta dan dari Jawa Barat yang didominasi dari Bogor dan Bandung. Kunjungan semakin meningkat, terutama perjalanan remaja dan keluarga. Wisatawan Mancanegara (Wisman) berasal dari beberapa negara tetangga di benua Asia dan Australia, golongan terbesar Wisman ini adalah berasal dari negara Australia dan Selandia Baru, serta beberapa dari Perancis, Jerman, Brasilia, dan Belanda, hingga ada kecenderungan meningkatnya Wisman dari Asia Timur yaitu Jepang dan Korea.
Obyek Wisata
Secara sepintas potensi wisata yang bisa dimanfaatkan, diantaranya ombaknya telah dikenal di kalangan peselancar sebagai salah satu yang terbaik di dunia, Pantainya merupakan tempat penyu bertelur yang alami, Sebagian pantainya merupakan pantai karang yang cukup nyaman untuk berendam dan berenang bagi anak-anak karena ombak sudah terpecah jauh dari garis pantai, dan menjadi lebih menarik karena adanya ikan-ikan kecil berwarna cerah yang hidup di tempat tersebut, Adanya daerah pantai yang berpontensi menjadi tempat pemancingan, penuh dengan kerang bermacam ragam, Sedangkan hal lainnya yang perlu dicermati adalah adanya kompetitor dan subtitusi, diantaranya dari sejumlah kompetitor yang memiliki daya tarik serupa dan lokasi terdekat yaitu: Pelabuhan Ratu, Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Anyer, Carita, dan Pangandaran
Ekosistem yang terdapat di lokasi adalah tipikal wilayah pesisir yang merupakan wilayah unik karena ditemukan berbagai ekosistem mulai dari daerah pasang surut, estuari, hutan bakau terumbu karang, gelombang pasang, pulau penghalang dsb. Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut yang meliputi wilayah sekitar 8 % permukaan bumi. (Birkeland, 1983; McCormick-Ray, 1994; Clark, 1996).
Penyu Hijau
Penyu yang sedang bertelur merupakan obyek wisata yang paling menarik di kawasan Ujung Genteng, permasalahannya adalah waktu keluarnya penyu dari laut sampai dengan bertelur (di pasir pantai) sampai saat ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia terutama pengelola kawasan. Penyu-penyu tersebut hanya mau naik ke pantai apabila pantai dalam keadaan gelap dan sunyi, dan biasanya hal ini terjadi pada sekitar tengah malam. Kondisi ini membuat pengelola kawasan tempat penyu bertelur sering-sering menghalangi orang/pengunjung akan menganggu penyu yang mau bertelur. Tampaknya pihak pengelola maupun Pemda sendiri masih belum memberikan ketegasan, apakah penyu di desa Pangumbahan ini siap atau tidak untuk dijadikan obyek wisata.
Penyu merupakan jenis reptilia
yang hidup di perairan laut. Selanjutnya
dari 7 (tujuh) jenis penyu di dunia 6 (enam) diantaranya terdapat di Indonesia
(Halim dan Dermawan, 1999). Keenam
jenis penyu tersebut adalah : (1) penyu sisik (Eretmochelys imbricata), (2) penyu lekang (Lepidochelys olivacea), (3) penyu belimbing (Dermocelys coriacea), (4) penyu hijau (Chelonia mydas), (5) penyu tempayan (Caretta caretta) dan (6) penyu pipih (Natator depresus).
Sedangkan 1 (satu) yang tidak ada di Indonesia adalah Lepidochelys kempi yang hanya hidup di
laut Atlantik khususnya pada kawasan pantai Amerika dan Meksiko (Nuitja, 1996
dalam Halim dan Dermawan, 1999). Dalam pandangan internasional, semua jenis
penyu dianggap langka (endengered)
dalam Red Data Book-IUCN. Binatang
penyu ini memiliki sebaran yang sangat luas. dan bermigrasi hingga ratusan
bahkan ribuan kilometer dari tempat berbiaknya. Penyu hijau dijumpai di Papua
New Guinea (Ulaiwi, W. 1997), Malaysia (Clark, L.H. 1997), Australia (Carter,
D. 1997), Indonesia (Siswomartono, D. 1997). Jenis penyu hijau yang
paling banyak dijumpai di Indonesia. Dan penyu hijau berbiak di seluruh
Indonesia (Wicaksono, A. 1992). Tempat peneluran yang paling penting di
kepulauan Riau (Schulz, J. 1987), pantai Pangumbahan Jawa Barat (Subagio,
1991), Sukamade Jawa Timur (Triwibowo. 1990). Menurut Limpus, C.J (1986) sebagian besar wilayah pesisir Asia Tenggara,
Pasifik Barat dan Australia merupakan daerah peneluran penyu. Dalam pandangan
internasional, semua jenis penyu telah dianggap langka (endangered) dan telah dilindungi undang-undang, seperti dalam Red
Data Book-IUCN telah tercatat sebagai endangered
species. Sedangkan dalam CITES telah pula dalam Appendix I yang artinya
dilarang diperdagangkan secara internasional (Sukresno, S.A. 1997). Menurut
Hirth, H.F (1971) sebagian besar kehidupan
penyu dihabiskan di laut untuk mencari makan, beruaya dan kawin. Setelah tiba saatnya bertelur penyu
betina akan mencari pantai berpasir untuk bertelur. Halliday et.al. (1986)
menyatakan bahwa daerah peneluran penyu ini biasanya tidak jauh dari perairan
laut yang menyediakan rumput laut. Rata-rata penyu hijau bertelur sebanyak 106
butir setiap kali mendarat ke pantai (Sub Balai KSDA Jatim II. 1990). Secara
alami telur yang ditinggalkan induk penyu dalam gundukan pasir pantai akan
menetas. Oleh Nuitja, N.S (1981) dilaporkan bahwa prosentase penetasan
telur penyu ± 90 %. Setelah menjadi anakan (tukik) maka secara naluriah akan
pergi ke arah laut. Mula-mula sesaat tukik akan berada di perairan laut dekat
pantai kemudian berkelana ke laut lepas. Perjalanan tukik di laut tidak
diketahui lagi. Para ahli menyebut sebagai "tahun yang hilang" (Carr,
A. 1967; Frick. 1976 dalam
Carr,A. 1980).
Ancaman terhadap telur penyu adalah pemungutan telur di lokasi peneluran dan pemangsaan predator seperti biawak, babi hutan, macan tutul, elang, ikan besar pada tingkat telur hingga anakan (tukik) (Triwibowo. 1990). Hanya 1 s/d 3 % anakan yang mampu mencapai tingkat dewasa (Enrenfeld, D.W. 1974). Tingkat kematian anakan penyu menuju dewasa sangat tinggi, diasumsikan hanya sebutir sampai dengan tiga butir telur yang bertahan hidup dari 100 butir yang dihasilkan seekor induk penyu. Sedangkan ancaman yang paling utama adalah penangkapan oleh manusia. Penangkapan baik yang disengaja maupun yang tidak dapat mengancam kelangsungan populasi penyu (Sumardja,E. 1991). Pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap populasi penyu melalui : Surat Keputusan Menteri Kehutanan, antara lain: No. 327/Kpts/um/5/1978 untuk penyu belimbing (Dermochelys coriacea); No. 716/Kpts/um/10/1980 untuk penyu lekang (Lepidochelys olivea) dan penyu tempayan (Caretta caretta) ; No. 882/Kpts-II/1992 untuk penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 untuk penyu hijau. Dalam rangka usaha pelestarian penyu pemerintah mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai organisasi internasional seperti World Wildlife Fund for Nature (WWF), Food Agriculture Organization (FAO) dan Japan Bekko Association (JBA). Secara umum penyu dalam kehidupannya memerlukan berbagai habitat sesuai kebutuhan, yaitu habitat untuk mencari makan (feeding ground), habitat untuk melangsungkan perkawinan (meeting area), habitat untuk beristirahat (resting area) dan habitat untuk bertelur (nesting area).
Obyek wisata penyu hingga saat ini masih belum dirancang untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Bahkan menurut surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 523/4661/Perek, perihal Ijin Pengelolaan Persarangan Penyu di Pangumbahan, ijin ini diberikan kepada CV. Daya Bakti di Sukabumi, dengan demikian pengembangan penyu di Pangumbahan lebih ditekankan untuk fungsi penelitian dan pengembangan teknologi konservasi penyu.
Pendaratan Perahu/Pelabuhan Nelayan
Walaupun ada berbagai
jenis obyek wisata disekitarnya, pusat keramaian Ujung Genteng hingga saat ini
masih terletak pada pantai yang biasa dipakai nelayan untuk pendaratan ikan dan
untuk menambat perahunya. Telah
dibangun beberapa fasilitas penunjang diantaranya dibangun pasar dan tempat
pelelangan ikan, pengembangan tersebut berdampak pada meningkatnya perekonomian
sekitarnya, yaitu dengan tumbuh kembangnya banyak rumah makan Sea food yang
menyajikan hidangan yang tidak kalah baiknya dengan layaknya rumah makan
sejenis yang terdapat di ibukota.
Diving dan Terumbu Karang
Pada dasarnya Indonesia umumnya memiliki kekayaan bahari yang berlimpah,
yang mencakup kehidupan sekitar 28 ribu species flora, 350 species fauna, 110
ribu species mikroba, serta sekitar 600 species terumbu karang. Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia
mencapai 600 species dari 400 genera, jauh lebih kaya dari yang dikandung Laut
Merah yang hanya memiliki 40 species dari 7 genera. Demikian juga potensi yang dimiliki kawasan Ujung Genteng ini,
tentunya termasuk salah satu dari daerah kaya di lautan Indonesia yang diindikasikan
adanya ekosistem alami yang memungkinkan penyu untuk bertelur. Terumbu karang (coral reefs) merupakan masyarakat
organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut
penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang dan alge penghasil kapur (CaCO3)
dan merupakan ekosistem yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. (Saptarini et. al, 1995; Dawes 1981 dalam Supriharyono, 2000). Selanjutnya Bengen D.G.
(2001) menyatakan terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium
karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang
hermatipik) dari filum Coridaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis
dengan zooxantellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain
yang menyereksi kalsium karbonat. Karang hermatipik (Hermatypic corals) yang bersimbiosis dengan alga melaksanakan
fotosintesis, sehingga peranan cahaya sinar matahari penting sekali bagi Hermatypic corals. Hermatypic corals biasanya hidup di perairan pantai/laut yang cukup
dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan,
selain itu untuk hidup lebih baik binatang karang membutuhkan suhu air yang
hangat berkisar antara 25-32 oC .
Ekosistem lainnya
Yang terdapat di
lokasi adalah : (1) Ekosistem Estuaria = perairan yang semi tertutup yang
berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas yang tinggi
dapat bercampur dengan air tawar (Saptarini et.
al, 1995), (2) Ekosistem Mangrove = disebut sebagai hutan bakau, hutan
payau atau hutan pasang surut, merupakan suatu ekosistem peralihan antara darat
dan laut (Anonim, 1997), (3) Ekosistem Padang Lamun (seagrass beds) = merupakan salah satu ekosistem yang terletak di
daerah pesisir atau perairan laut dangkal (Supriharyono, 2000), (4) Ekosistem
Rawa Pasang Surut = lahan pantai merupakan bagian dari dataran pantai (coastal plain) yang berupa daerah
peralihan dengan perairan laut, yang biasanya disebut pesisir. Dalam sistem landform dataran pantai
mencakup bagian dari grup aluvial, marin, fluvio marin, gambut dan eolin
(Marsudi et al., 1994). Lahan rawa di
daerah pesisir umumnya berupa lahan rawa pasang surut. (Widjaja Adhi, et al., 1992 dan Nugroho, et al., 1993).
Berbagai Jenis Pariwisata Lainnya
Diantaranya adalah
potensi yang besar telah diusahakan di lokasi ini seperti di dalam bidang
outward bond, Lintasan Olah Raga dan Sepeda Motor, Memancing (Fishing),
Pertanian, Taman Laut, Hutan Wisata, dan tersedianya berbagai jenis Cindera
Mata Khas daerah sekitar, selain itu, masih banyak pula potensi pariwisata
lainnya yang belum dikembangkan disini, yang mungkin dapat terkemuka apabila
telah ada riset yang komprehensif tentang hal tersebut.
Transportasi
Terminal bus terdekat dari
Ujung Genteng adalah di Surade. Dari
Surade ini tersedia bus dengan frekuensi yang cukup baik menuju kota Sukabumi
yang berjarak tempuh 127 km maupun ke kota Bogor yang berjarak tempuh 170 km,
sedangkan dari kota Jakarta menuju Surade akan menempuh perjalanan sejauh 230
km. Kemudian jarak dari Surade ke desa
Gunung Batu kawasan pantai wisata Ujung Genteng adalah 18 km dengan kondisi
jalan aspal hotmix dan perintis, sedangkan untuk mencapai desa Pangumbahan
kawasan penangkaran penyu berjarak tempuh 6 km dengan kondisi jalan tanah
bergelombang yang hanya dapat dilalui pada saat musim kemarau saja oleh
kendaraan bermotor khususnya mobil. Walaupun tersedia terbatas (sehari 3
kali). Dengan kata lain,
fasilitas sampai dengan Ujung Genteng dapat dikatakan layak. Yang masih banyak dipersoalkan oleh
pengunjung, terutama pengunjung yang menginap, adalah sarana transport lokalnya
yang dipandang kurang. Kondisi jalan
dari pusat penginapan menuju pusat keramaian Ujung Genteng (pelabuhan) serta
menuju desa Pangumbahan dan Ombak Tujuh yang masih berbentuk jalan tanah
bergelombang tersebut. Angkutan umum
yang tersedia di lokasi adalah jenis ojek yang umumnya mangkal di tempat-tempat
penginapan. Inipun jumlahnya masih relatif terbatas,
terutama pada malam hari. Disamping dapat mengurangi mobilitas pengunjung,
kondisi transportasi lokal ini (ojek) juga membuat biaya transport lokal
relatif tinggi.
Hiburan, Penginapan dan Rumah Makan
Kuranganya fasilitas
hiburan di lokasi terutama pada malam hari, belum ada pengusaha yang membuka
bisnis hiburan, karena disamping jumlah pengunjungnya masih relatif sedikit
kemungkinan juga karena belum lama masuknya aliran listrik, bisnis hiburan yang
biasanya akan muncul di pusat-pusat hiburan malam adalah seperti diskotek,
karaoke, café dan sebagainya.
Sebagian besar penginapan (Ada sekitar 17 penginapan) di sekitar Ujung Genteng yang biasa dipakai pengunjung umum. Pada umumnya kualitas relatif sederhana, yaitu berdinding kayu atau bambu, kamar mandi diluar dan tanpa AC. Namun demikian ada sebagian kecil lainnya yang cukup berkualitas dan dilengkapi AC, TV, kamar di dalam dan air panas. Alternatif penginapan lainnya adalah di rumah-rumah penduduk/nelayan dengan kenyaman yang kurang, kamar yang pengap, panas dan kotor.
Fasilitas rumah makan di kawasan Ujung Genteng dipandang kurang dari segi kuantitas maupun kualitasnya (baik dari segi pilihan jenis makanannya, kebersihan makanan maupun kerapihan tempatnya). Dalam pengadaan bahan makanan masih dihadapi banyak kendala, misalnya jarangnya rumah makan sea food walaupun di lokasi tersebut merupakan tempat pendaratan nelayan yang besar, jarangnya bahan sayuran yang harus didatangkan dari Surade (berjarak 20 km) ataupun jenis bahan makanan lainnya yang didapatkan dari Sukabumi (berjarak tempuh 10 jam perjalanan pulang pergi).
IV.
ANALISA DAN PEMBAHASAN
Lokasi penelitian ini akan bertempat di kawasan wisata pesisir Ujung Gentang Kecamatan Ciracap dan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, luas jangkauan penelitian pada wilayah pesisir ini diperkirakan sepanjang 176 km garis pantai, dengan demikian bagian inti dari obyak penelitian sedikitnya akan mencakup 12 km kearah laut dari batas PTR (pasut tinggi rata-rata) dan 2 km ke arah darat dari batas PTR, atau luas daerah penelitian akan mencakup ± 2.464 km2 dan dapat berkembang disesuaikan dengan luas cakupan dua kecamatan, isu pengelolaan, sumber daya dan lingkungan.
Geographic Information System
Inventarisasi dan pemetaan terhadap potensi sumber daya alam dapat
dilakukan dengan teknologi penginderaan jauh (inderjaya/remote sensing) dan
Sistem Informasi Geografis (GIS). Informasi kelautan yang dapat dikumpulkan
dengan teknologi penginderaan jauh antara lain : sedimen tersuspensi dalam
kolam air, topografi, batimetri, kondisi laut, warna air, identifikasi
klorofil-a, suhu permukaan perairan, sumber daya perikanan, tumpahan minyak,
vegetasi seperti mangrove dan padang lamun. Setelah data tersebut terkumpul,
maka untuk mengelolanya (memanipulasi, menganalisa, dan menyajikan) menjadi
informasi yang berguna bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan
sumber daya alam (termasuk kelautan) digunakan SIG. Pengembangan basis data SIG seperti yang dimaksud perlu ditunjang
dengan data geografi baik fisik maupun non fisik secara terperinci (Dahuri
R.et.al 2001).
ABC Resources Survey
Cara lainnya yang dipergunakan untuk mengevaluasi data informasi dan menggabungkannya dengan rancangan abiotik (rock, water, etc), biotic (vegetation, animals, etc), and cultural (land use, land texture, etc) adalah dengan menggunakan metode ABC Resources Survey. Informasi yang dihasilkan oleh metode ini akan dipresentasikan dalam bentuk 1) theme maps (eg, geological, land cover or economic), 2) significance and constraints maps (related to a planning goal such as sustainable development), dan 3) maps showing institutional arrangements. Penggunaan metode ini telah disebutkan antara lain artikel dari Bastedo et.al (1984) dan kemudian diperkuat oleh penelitian dari Nelson et.al (1987) terhadap Presqu’ile Provincial Park, Ontario, yang dilanjutkan kembali dan diaplikasikan oleh Harris et.al (1993) untuk mengeksplorasi dan meneliti studi kasus di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat.
Attitude Research dan Evolutionary Model
menganalisa Socio-Cultural Impact
Persoalan yang peka berkaitan dengan pertumbuhan industri pariwisata adalah dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya. Lui et. Al. (1987) telah melakukan penelitian mendalam tentang sikap masyarakat dan persepsi penduduk pada perubahan-perubahan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, manfaat ekonomi, biaya sosial, dan manfaat budaya yang dibawa pariwisata, mereka menganalisa tentang tanggapan negatif yang menyalahkan pariwisata atas perubahan-perubahan lingkungan ataupun tanggapan positif pada manfaat yang dihasilkannya. Beberapa penelitian lainnya memperkuat teori ini, antara lain : penelitian oleh Ashworth & de Haan (1985) di Srilanka, Haukeland (1984) di Skandinavia, Farrel (1979), Rajotte (1977), dan Pryor (1980) di kepulauan Pasifik, Schlutter & var (1988) di Agentina, dan penelitian Allen et. al (1988) yang dikaitkan dengan 7 aspek fungsi masyarakat : pelayanan umum, kesehatan, rekreasi, faktor ekonomi, lingkungan, peran serta, dan pembangunan.
Suatu studi sikap dan fasilitas masyarakat pada pariwisata Cairns oleh Ross (1989), menemukan dari 30 jenis fasilitas masyarakat, diketahui : Dampak negatif yang diderita adalah: biaya beli tanah dan rumah, sewa rumah, biaya hidup dan tingkat kejahatan. Dampak positif yang diperoleh adalah: hotel dan restoran, fasilitas belanja, peluang usaha, taman, kebun, dan fasilitas hiburan. Hal-hal yang lebih netral adalah : keadaan jalan raya, keramahan penduduk, pelayanan kesehatan, dan penampilan umum daerah tersebut.
Dengan
teknik analisa V Cramer maka dapat ditunjukan signifikansi diantara
variabel-variabel gabungan yang menyangkut (1) Dampak Pribadi Positif, (2)
Dampak Masyarakat Positif, (3) Dampak Pribadi Negatif, dan (4) Dampak
Masyarakat Negatif.
Munculnya
sikap masyarakat pada industri pariwisata mendorong lahirnya model hubungan
pengunjung dengan penduduk, dalam ilmu sosial telah dicoba untuk
memperhitungkan kedua komponen positif dan negatif tersebut. Cooke (1982) dan
Young (1973) menunjukan bahwa setiap tempat dan daerah wisata ada tingkat
kejenuhan. Kalau tingkat kejenuhan ini
dilewati maka biaya pariwisata akan tampak lebih besar manfaatnya. Seorang peneliti lainnya, Doxey (1975)
mengemukakan ‘model irridex’ yang mencoba memperkenalkan dan menjelaskan
pengaruh bertumpuk perkembangan pariwisata dari waktu ke waktu pada hubungan
sosial. Namun, secara lebih jelas
Butler (1980) menyarankan model pembangunan yang berlangsung secara bertahap
untuk kawasan wisata yang dapat diramalkan sebelumnya akan menjalani tahapan
berdasarkan daur produk, atau yang lebih dikenal dengan ‘Evolutionary Model’.
IO Analysis dan Multifier Efect untuk
menganalisa Economic Impact
Diantara beberapa manfaat yang diharapkan dari industri pariwisata adalah sumbangannya yang signifikan pada perekonomian daerah dan dampak ekonomi lainnya yang bersifat langsung maupun tak langsung, misalnya dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan terbukanya kesempatan kerja. Analisa yang digunakan adalah pendekatan sistem kotak hitam (black-box system), yang dioperasionalkan melalui model input-output. Model IO diperkenalkan oleh Leontief (1951) sebenarnya merupakan model yang bersandar pad sistem kotak hitam yang lebih kompleks. Model ini telah memperlihatkan keseimbangan secara keseluruhan, bukan keseimbangan satu proses produksi saja, dimana sebagian output suatu kegiatan digunakan sebagai input bagi kegiatan lainnya. Untuk mengurangi kompleksitasnya, model disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan informasi tentang transaksi barang dan jasa antar satuan ekonomi untuk satu periode tertentu (BPS, 1995). Terdapat tiga prosedur yang berbeda dalam memperkirakan dampak pariwisata terhadap perekonomian lokal, pertama, model input-output membutuhkan ukuran aliran uang yang dihasilkan oleh belanja wisatawan, kedua, perkiraan belanja melalui analisis data sekunder yang pernah dibahas oleh Kruetzwiser (1973), dan ketiga, menggunakan data primer dari bisnis pariwisata dan survai-survai kunjungan wisatawan. Hasilnya berupa angka pengganda (multiflier) sektor pariwisata. Untuk kasus di Indonesia pengganda input-output sektor-sektor pariwisata dan dampaknya terhadap perekonomian wilayah pernah dibahas oleh Muchdie (2000), dan untuk kasus-kasus di berbagai daerah pariwisata pada umumnya penerapan metode ini dapat dipelajari dari penelitian Archer & Fletcher (1996) mengenai dampak pariwisata terhadap penerimaan kotor dari wilayah tersebut, jika rasio tersebut dikalikan pengeluaran wisatawan pada setiap sektor akan dapat perkiraan pendapatan masyarakat lokal yang berasal dari sektor pariwisata, akhirnya dengan membagikan perkiraan pendapatan masyarakat dengan rata-rata upah setiap pekerja menurut sektor akan diperoleh perkiraan jumlah kesempatan kerja lokal yang diciptakan oleh industri pariwisata.
AIO dan VALS Typology
Baik
bagi wisatawan maupun penduduk lokal yang ada pada daerah setempat belum tentu
memiliki kesamaan dalam hal karakteristik pribadinya yang identik dengan gaya
hidup (life styles), misalnya perbedaan usia, siklus hidup, pekerjaan, kondisi
ekonomi, kepribadian, konsep diri, dll.
Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan
dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan
diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kotler, Bowen dan Markens (1996) menyarankan
tehnik yang dipergunakan untuk menganalisa gaya hidup dan psychographic seorang
pariwisata adalah kerangka kerja AIO dan VALS. Pada AIO Analysis = dianalisa
mengenai activities/aktivitas,
interest/minat, dan opinion/opini (AIO) dari para pelaku pariwisata
(Plummer J, 1977), sedangkan pada VALS Analysis yang diperkenalkan pada tahun
1978 oleh SRI Internasional sehingga menjadi segmentasi psikografis komersial
yang diterima secara luas, kerangka kerja tersebut adalah Value and Lifestyles/nilai dan gaya hidup. Pada bidang pariwisata dikembangkan kembali
oleh Riche S.M.H. (1989), Typologi AIO dan VALS tersebut dapat digunakan
sebagai alat segmentasi untuk mengukur social-ekonomi dan government policy,
karena dapat merupakan riset tentang interaksi masyarakat terhadap destinasi
wisata, sehingga Bull A. (1995) menggambarkan tipe wisata menjadi lebih
terinci.
Policy Response Analysis untuk Government
Policy Impact
Bila pariwisata dianggap sebagai kegiatan ekonomi, maka dalam manajemen suatu kegiatan ekonomi, harus dibuat pilihan publik yang tepat. Dalam otonomi daerah kebijakan pemerintah daerah harus mensuport pengembangan kepariwisataannya yang merupakan kontribusi pendapatan yang besar di sektor ekonomi. Pemerintah tak hanya sebagai pengembang dan penyedia dana akan tetapi diperlukan sebagai political suport dan kekuatan psikologikal dalam mengatur kebijakannya dalam bidang pariwisata (Bodlender and Ward, 1987).
Dalam menilai derajat dampak kegiatan wisata dan kebijaksanaan pemerintah yang dibuat, Johnson and Thomas (1993) menyarankan kewaspadaan dalam merencanakan suatu tanggapan kebijaksanaan: (1) Dampak negatif dalam beberapa waktu dapat menghilang sendiri, (2) Dampak negatif tidak selalu mengarah pada penyalahgunaan wewenang, (3) Belum tentu campur tangan pemerintah dapat merupakan solusi, (4) Memperbaiki kegagalan pariwisata harus lebih ditekankan pada nilai bukan pada jumlah.
Untuk itu, dalam menanggulangi dampak negatif harus diperhitungkan daya
dukung sosial budayanya dan daya dukung aspek fisiknya. Nuryanti (1992) menyarankan dalam mengelola
lingkungan budaya, harus diseimbangkan faktor khayalan dan kenyataan, yaitu
menggerakan pikiran pelaku wisata keadaan di masa lampau dibandingkan
kenyamanan saat ini. Prinsip-prinsip
dan tolak ukur kebijaksanaan publik, oleh Hartanto F.M (1997) yang harus tercermin
di dalam kebijaksanaan, yang menyangkut Fair
and Non Discrimination, Procedural Justice, Participation, Flexibility, Freedom
of Choice, and Community Based Development.
Strategic Matrix
Dengan didapatkannya data-data yang berasal dari analisis terhadap empat dimensi (ekologi, ekonomi, sosiologi, dan institusi) manajemen obyek dan daya tarik ekowisata pesisir Ujung Genteng yang berkelanjutan tersebut, langkah berikutnya yaitu penentuan manajemen strategik yang bertujuan untuk memberikan arah jangka panjang, membantu beradaptasi pada perubahan-perubahan, mengefektifkan organisasi, mengidentifikasikan keunggulan, dll. Sebuah model manajemen strategik sederhana yang merupakan adaptasi dan gabungan dari beberapa kajian, diantaranya kajian manajemen strategik yang dikemukakan oleh Pearce and Robinson (1997) maupun proses perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara terpadu (PWPLT) yang dikemukakan oleh Dahuri R. et.al. (2001), akan dapat diterapkan pada industri pariwisata. Kajian-kajian yang dimaksud dapat merumuskan strategi utama, yaitu dengan menggunakan matriks-matriks. Dalam pelaksanaanya dapat dibagi dala 3 tahapan (Umar H, 1999), yaitu dengan menggunakan EFE, IFE, IE, BCG, GE, TOWS, SPACE Matrix
Cost – Benefit Analysis
Berawal dari riset Cleverdon (1979), Stough and Feldman (1982) yang diperkuat oleh Pearce (1989) riset mengenai pariwisata wilayah bukan hanya akan memberikan beberapa hasil segera seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan sarana untuk wilayah, namun juga sering membawa dampak negatif. Hasil riset tersebut diperkuat oleh Forsyth and Dwyer (1991) yang menyajikan pengembangan wilayah pariwisata akan mengakibatkan dampak jangka pendek dan jangka panjang lainnya, secara terperinci. Kedua metode tersebut, identik dengan riset yang sering dilakukan untuk para perencana wilayah yaitu Cost - Benefit Analysis. Pada awalnya alat analisa ini hanya digunakan bagi sektor ekonomi saja, yaitu sebuah teknik untuk mengukur kelayakan program investasi dan pembiayaannya, sebagai dasar penentuan keputusan bagi organisasi pariwisata yang komersial. Namun tidak semua analisa Cost and Benefit adalah merupakan analisa kuantitatif, selain variabel ekonomi, analisa ini juga melibatkan faktor dampak sosial and environmental lainnya (Witt & Moutinho, 1995), pendapat tersebut diperkuat oleh Bull (1995) yang merangkum pendapat hasil riset dari Murphy (1985) dan Bryden (1973), dalam hal ini, sebagai dasar dari perubahan paradigma tersebut adalah hasil riset Pearce (1989) mengenai tourism impact.
Analisa System Dynamic sebagai Pendekatan Holistik
Salah satu metode untuk
menganalisis penggunaan sumberdaya alam untuk kurun waktu tertentu adalah
metode dinamika sistem. Dinamika sistem adalah suatu metode untuk mempelajari
fenomena suatu sistem. Tidak seperti bidang ilmu lainnya, yang mempelajari
segala sesuatu dengan memecah menjadi bagian-bagian kecil., dinamika sistem
melihat segala sesuatu secara utuh (holistic). Konsep utama dinamika sistem
adalah bagaimana semua objek dalam suatu sistem saling berinteraksi satu dengan
lainnya. Objek dan orang dalam sistem saling berinteraksi dalam loop sebab
akibat, dimana perubahan satu variabel akan mempengaruhi terhadap variabel
lainnya dalam kurun waktu ke depan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
variabel aslinya. Selanjutnya saling mempengaruhi antar variabel berlanjut
sepanjang kurun waktu yang dipelajari. Dari dinamika sistem ini sehingga
didapatkan suatu metode untuk mempelajari fenomena dalam sistem manajemen strategi
pada pengelolaan obyek ekowisata pesisir dan bahari secara berkelanjutan yang
terintegrasi dalam sebuah model ringkas.
Sustainable Ecotourism Strategic Management
Matrix
Berdasarkan adaptasi dari beberapa riset terdahulu yang membahas Cost - Benefit Analysis, maka dapat disusun suatu analisa metode manajemen strategik ekowisata yang berkelanjutan, yaitu Sustainable Ecotourism Strategic Management Matrix (SESM matrix). Pada matriks dengan nilai 9 sel ini, dipetakan mengenai faktor Potential Development yang dikonfrontasikan dengan faktor Environmental Impact, tergambar pada matriks berikut:
Dapat digambarkan dari matriks tersebut, sebenarnya secara ideal posisi produk ekowisata yang terbaik adalah pada kuadran l, yaitu yang memiliki potensi pengembangan tinggi namun memiliki dampak lingkungan yang rendah. Tentunya kriteria posisi tersebut sangat langka untuk didapatkan pada berbagai obyek dan daya tarik ekowisata, namun demikian, kita dapat mendorong produk-produk yang sedang dikembangkan dari kuadran-kuadran yang berkualifikasi rendah (kuadran VI, VIII dan IX), menjadi lebih baik lagi. Misalnya kita berupaya mendorong salah satu produk ekowisata setempat “A” (misalnya saja outward bond) yang memiliki potensi pengembangan yang medium-low namun memiliki dampak lingkungan yang high menjadi posisi “A1”, sehingga kita perlu meminimalkan dampak lingkungannya untuk menjadi low dan potensi pengembangannya menjadi medium. Adapun program-program yang harus dilaksanakan, akan dirinci pada program-program Strategi Operasional di obyek dan daya tarik ekowisata yang bersangkutan.
V.
REKOMENDASI DAN KESIMPULAN
Dalam strategi pengelolaan ekowisata pesisir dan bahari di Indonesia
(khususnya obyek studi kawasan Ujung Genteng) yang memiliki potensi besar namun
sekaligus sensitif (fragile/vulnerable)
terhadap dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata,
maka dari studi ini, setelah mempertimbangkan perangkat analisa yang dapat
dilaksanakan diantaranya ; ABC Surveys,
GIS, Attitude Research, Evolutionary Model, AIO dan VALS Typology, IO Analysis dan
Multiflier, Policy Response, disertai dengan berbagai matriks strategi, Cost-Benefit Analysis, Dynamic System serta Sustainable Tourism Strategic Management
Matrix sebagai rancangan metode analisa yang merupakan kontribusi studi
ini. Maka direkomendasikan langkah-langkah untuk mempromosikan dan meningkatkan
manfaat dari sumber daya ekowisata secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan
menggunakan Environmental Marketing
dan meningkatkan perekonomian dari komunitas lokal dengan program pengembangan Sustainopreneurs bidang ekowisata,
diharapkan dengan menggunakan kedua metode tersebut dapat mengembangkan
ekowisata pesisir dan bahari Indonesia secara internasional dengan mengutamakan
kelestarian dan keberkelanjutan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
Agenda 21, 1992, The Travel Tourism Industry; towards Environmentaly Sustainable Development, WTTC, WTO, The Earth Council.
Albertson M.L. 1999. The Village Earth Model for Sustainable Village Development. Colorado State University. Colorado
Andrew H 2001, Enviroment and Tourism. Rontledge Introduction to Enviroment Series.
Anonimous.
2000. Wisata Bahari: Industri yang Menjanjikan . Tamasya. Jakarta
Anonimous, 1997. Ensiklopedi
Kehutanan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen
Kehutanan RI. Jakarta
Anonimous, 1996. Agenda 21
Indonesia:-Bab 18. Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kantor Menteri Negara Lingkungan
Hidup, Jakarta
Anonim, 1997. Ensiklopedi Kehutanan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan RI. Jakarta
Anthropology. In : Annual Review of Anthropology, 4 : 293:306
Bastedo J.D. Nelson J.G. and Theberge J.B. 1984. An ecological approach to resources survey and planning for environmentally sensitive areas: the ABC method. Environmental management, vol 8.
Baldwin P. and Brodess D. 1993. Asia’s New Age Travelers. Asia Travel Trade.
Beatley, Brower and Schwab. 1994. An Introduction to Coastal Zones management. Island Press. Washington.
Bengen
D.G., 2001. Sinopsis Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian
Sumber daya Pesisir dan Lautan. IPB.
Bogor. 62 p.
Budiharsono S., 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta. 159p.
Birkeland, C. 1983. Influences of Topography of Nearby Land Masses in Combination with Local water Movement Patterns on the nature of Nearshore Marine Communities, Productivity and Processes in Island Marine Ecosystem. UNESCO Report in Marine Science No. 27 Dunedine. p : 16-31
Bryden J. 1973. Tourism and Development: a Case Study of the Commonwealth Carribean, Cambridge University Press, Cambridge.
Budihardjo S. 2001. Paradigma Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Era Otonomi Daeah. Andi Press. Yogyakarta
Bull A. (1995). The Economics of Travel and Tourism. Longman. Sydney.
Boo. 1992. The Eco-tourism Boom. WHN Technical Paper. WWF. Washington.
Bratasida L. 1996. Prospek
Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia. BAPEDAL. Jakarta.
Brandon. K. 1996. Eco-tourism and Conservation. The World bank Environment Department
Cater E. and Lowman. 1994. Eco-tourism: A sustainable Option. Whiley. London
Carr, A.1980. Some Problems of Sea Turtle Ecology. Amer.Zool.
Carter, D. 1997. Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Australia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Clark, L.H. 1997. Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Malaysia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Choy et. Al. 1997. Eco-tourism Planning: Lessons from South East Queensland Experience. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Clark,
R. J. 1996. Coastal Zone Management Hand Book.
CRC Lewis Publishers. Boca
Raton, Florida. 694 p.
Cicin-Sain, B. (1992) Research Agenda on Ocean Governance In Ocean Governance:A New Vision(Ed, Cicin-Sain, B.) University of Delaware, Center for the Study of Marine Policy, Newark, Delaware, pp. 9-16.
Cicin-Sain, B. and Knecht, R. W. (1998) Integrated Coastal Zone Management: Concepts and Practices, Island Press, Washington D.C.
Delaware (1999) University of Delaware, NOAA's National Ocean Service, Intergovernmental Oceanographic Commission, The World Bank, , pp. 50.
Dutton, I. M. (2000) In Seminar on the Future of Jakarta Bay Bapedal and DKI Jakarta, Jakarta, Hotel Horison, Ancol, pp. 24pp.
Dahuri R, Rais J, Sapta P.G., Sitepu
M, 2001. Pengelolaan Sumberaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu (Edisi
Revisi). Saptodadi. Jakarta
Darwanto. 2000. Mekanisme pengelolaan perencanaan tata ruang
wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta hubungannya antar
perencanaan tingkat kawasan kabupaten, propinsi, dan nasional. Makalah disajikan pada Temu Pakar
“Penyusunan Konsep Tata Ruang Pesisir”.
Jakarta.
Dewanti. R, C. Kusmana, T. Gantini,
S. Utaminingsih, Munyati, Ismail, N. Suwargana dan E. Parwati. 1996
Pengembangan Model Aplikasi Penggunaan Data Inderaja Satelit Untuk Inventarisasi
dan Kerapatan Hutan Bakau. LAPAN (tidak dipublikasikan).
DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan). 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Jakarta.
DKP, 2002. Draf Akademik Pengelolaan Pesisir dan Lautan.
Ditjen Pariwisata, Deparseni, 1999,
Database Produk Pariwisata, Jakarta
Edwards S, dan Millard E, (2002), Responsible entrepreneurship, United Nations Commission on Sustainable Development
Erari, K.Ph, 1999. Tanah Kita Hidup
Kita. Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis (Ekotologis Dalam Perspektif
Malenesia).
Enrenfeld, D.W. 1974. Conservasing The Edible Sea Turtle. Can Marineculture help?. America Scientific Journal.
Effendi, E. (1999) Penilaian Ekonomi Sumberdaya: Suatu Peralatan Teknis dalam Membantu Penyempurnaan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Natural Resources Management Program, Jakarta.
Faulkner B. 1997. Tourism development in Indonesia: The “Big Picture” Perspective. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Gunawan M.P. 1997. Tourism in Indonesia: Past, Present and Future. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Goodwin H. 1997. Terestrial Ecotorism. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Gunn C.A, 1994. Tourism Planning. Basics, Concepts, Cases. Third Edition. Taylor & Francis Publisher.
Groombidge and Luxmoore. 1989. The Green Turtle and Hawksbill (Reptilia : Cheloniidae) World status, exploitation and trade. Secreatariat of the Convention of International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora : Lassaunne.
Haeruman,
H. JS., Eriyatno, Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal, 2001, Penerbit
Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Busines Inovation Centre Indonesia. Jakarta.
Handoko H. 1990. Manajemen. BPFE-UGM. Yogyakarta
Harris J.E. and Nelson J.G. 1993. Monitoring Tourism form a Whole Economy Perspective : A Case from Indonesia. Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, Department of geography Publication University of Waterloo, Waterloo
Hadiwiardjo,
Bambang, 1997. ISO 14001- Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
Halim dan Dermawan, 1999. Marine Turtle Research, Management and Conservation in Indonesia. Report of The Seafdec – Asean Regional Workshop on Sea Turtle Conservation and Management. ISBN 983-9114-10-7 (in Malaysia)
Helmy, HM. 1997. Penerapan Prinsip
Zero Emission Pada Pabrik Kelapa Sawit. Program Pasacasarjana. Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Hubeis M, 1997, Menuju Industri
Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri.
(Orasi Ilmiah) Guru besar Tetap Ilmu Manajemen Industri IPB, Bogor.
Hudman L.E. and Donald E. 1989. Tourism Contemporary Society. Englewood Cliffs. New Jersey
Hotta, K. and Dutton I.M. 1995. Coastal Management in the Asia-Pasific Region : Issues and Approaches. Japan International Marine Science and Technology Federation. Tokyo, Japan. 421 p.
Halliday et.al. 1986. Editor Encyclopaedia of Reptiles and Insect. Equinox (Oxford) Ltd. Littlegate House. St Ebbe's Street. Oxford.
Hirth, H.F. 1971. Synopsis of Biological Data on Green Turtle (Chelonia mydas L.) FAO Fiesheries Synopsis. Rome.
Irawan,
P,B & H, Romdiati. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan
dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan. Prosiding Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI, Jakarta.
Intromarc and Amsat, 1997 . Integrated Coastal Zone Planning and Management Training. Marine Resources Evaluation and Planning Project. Townsville, Australia.
Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York.
Keraf,A.S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Kondoatie R.J. 2001. Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Era Otonomi Daerah. Andi Press. Yogyakarta
Klun H, 1998, Promotion of Sustainable Management, du Grey Switzerland.
Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. UI Press. Jakarta.
Lawrence, D. 1998. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Buku Pedoman Teori dan Praktek Untuk Peserta Pelatihan. Great Barrier Reef Marine Park Authority. Australia. Diterjemahkan oleh Mac T. dan MS Anggraeni
Lascurain C. (1988). Eco-tourism. A Perspective for Sustainable Development
Lindberg. K. 1991. Policies for Maximizing Nature Tourism Ecological and Economic Benefit. World Resources Institute
Lindberg K. dan Hawkins E.D, 1995. Ekoturisme : Petunjuk Untuk Perencanaan dan Pengelolaan. The Ecotourism Society. North Benington, Vermont.
Limpus, C.J. 1986. Observations on Sea Turtles in Indonesia, 18-31 August 1986. Unpublished report to Sub-Directorate Marine Conservation, Ministry of Forestry, Republic of Indonesia. IUCN SSC MTSG and Queensland National Parks and Wildlife Service.
Limpus, C.J. 1997. Populasi Penyu di Asia Tenggara dan Wilayah Pasifik Barat: Penyebaran dan Statusnya. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Marsh J. 1993. An Index of Tourism Sustainability. Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, Department of geography Publication University of Waterloo, Waterloo
Murphy P.E.1985.Tourism: a Community Approach. Methuen. New York.
Nelson J.G. Gregoriew P. and Whillans T. 1987. Application of the ABC Resources Method to Presqui’ile Provincial Park. Heritage resources center, University of Waterloo, Waterloo.
Nurisyah S, 2001. Rencana Pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia. Bulettin Taman Dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Volume 3, Nomor 2, 2000. Studio Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian IPB Bogor
Nugroho, K., Alkusuma, Paidi, Wahyu Wahdini, Abdurachman, H. Suhardjo, dan IPG. Widjaja Adhi. 1993. Peta areal potensial untuk pengembangan pertanian lahan rawa lebak, rawa pasang surut, dan pantai. Proyek penelitian sumber daya lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Nuitja, N.S. 1981. Konservasi dan
Pengembangan Penyu di Indonesia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan
Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Ongkosongo, O.S.R., 1998.
Permasalahan dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Prosiding Seminar dan
Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau di Indonesia. dalam Edyanto, et.al.
Kerjasama Depdagri, Dir. Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan, TPSA, BPPT
dan Coastal Resources Management Project, USAID. hal. H34-H47
Palma, J.A.M. 1997. Konservasi Penyu di Filippina dan Inisiatif Menuju Program Konservasi dan Pengelolaan Regional. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Pearce D.G. 1989. Tourism Development. Wiley. New York
Poon A. 1993. Tourism, technology & Competitive Strategies. CAB International
Pramudya S. 2001. Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO14001, Grasindo, Jakarta.
Purwanto. 2001. analisis kebijakan pengelolaan dan relevansinya terhadap prosfektif pengembangan taman nasional laut Indonesia
Pernetta, J. C. and Elder, D. L. (1993) World Conservation Union, Gland, Switzerland.
Perrings, C., Maler, K.-G., Folke,
C., Holling, C. S. and Jansson, B.-O. (Eds.) (1997) Biodiversity Loss -
Economic and Ecological Issues, Cambridge University Press, New York, USA.
Ray,
C. C. and R. G. McCormick. 1994. Coastal marine protected areas, a moving
target. Proceeding from the International Workshop on Coastal Marine Protected
Areas and Biosphere Reserves. ANCA/UNESCO. Canberra-Australia.
Robertson Group Plc and Agrocunsult International. 1992. Marine Resources Evaluation and Planning Study. ADB and Government Indonesia Jakarta
Supriana N. 1997. Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Silver C. 1997. Urban Based Eco-tourism in Indonesia. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Sari E.S. 1993, Audience Research, Andi Offset, Jakarta
Salam
, B. 2000. Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 341 p.
Salim, E. 1991. Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Alternatif Dalam Pembangunan Dekade Sembilanpuluhan, Prisma I: 3-13.
Semiawan, C. R., I. Putrawan dan T. H. I. Setiawan. 1999. Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu. P.T. Remaja Rosdakarya. Bandung. 124 p.
Soemarwoto, O. 1991. Interaksi Manusia dan Lingkungan: Faktor Kritis dalam Pembangunan Berkelanjutan, Prisma I: 14-22
Supriharyono. 2000. Pelestarian dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam dii Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Supriyadi, I. H. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Mangrove di Wilayah Pesisir Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah. Thesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).
Suratmo, G.
1998. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan. Gadjah Mada University
Press. Yogyakarta. 318 p.
Soeriatmadja. 1997. Prospect of Developing Marine and Beach Tourism in Indonesia. Planning Sustainable Tourism. ITB. Bandung
Subiyanto. 1998. Prospek Pengembangan Obyek Wisata di kawasan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi, majalah Ilmiah Ilmu dan Wisata No. 18, Jakarta
Supranto J. 1997, Metode Riset.,
Edisi 6, Rineka Cipta, Jakarta
Steele P. 1993. The Economics of Eco-tourism. Focus 9
Siregar
E. dan Djamilah. 2000. Aset Wisata Bahari yang Tercemar. Tamasya. Jakarta.
Soegiarto A. 1976. Pedoman
Umum Pengelolaan Wilayah pesisir. Lembaga Oseanologi. Jakarta
Stoner J.A. F. 1982. Management. Englewood Cliffs. New York
Sorensen and Cearry. 1990. Coast: Institutional Arrangements for Managing Coastal resources. University of California. Barkeley
Saladin D. 1999. Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Linda Karya Press. Bandung
Sugama, K. 1999. Inventarisasi dan identifikasi teknologi budidaya laut dan pantai yang telah dikuasai untuk diseminasi dalam Poernomo et.al. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Diseminasi Teknologi Budidaya laut dan Pantai di Jakarta 1999. Badan Litbang Pertanian, Puslitbang Perikanan bekerjasama dengan JICA
Schulz, J. 1984. Turtle Conservation Strategy in Indonesia. Field Report No.6, Marine Conservation. Bogor.
Schulz,
J. 1987. Observations on Sea Turtles in Indonesia. Report to IUCN. Bogor.
Siswomartono, D. 1997. Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Suarez and Starbird. 1995. A Traditional Fishery of Leatherback Turtles, in Maluku. Indonesia. Marine Turtle Newsleter.
Sub Balai KSDA Jatim II. 1990. Penyu Laut di Sukamade. Jember.
Subagio.
1991. Pembahasan Strategi Nasional dan Action Plan Konservasi dan Pengelolaan
Penyu. Rencana Pengelolaan dan
Konservasi Penyu di Pantai Pangumbahan dan Sekitarnya. KLH, Departemen
Kehutanan, EMDI-3 dan Indonesian Wildlife Fund. Jakarta.
Sukresno, S.A. 1997. Pemanfaatan
Penyu Laut di Indonesia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di
Indonesia. Jember. Indonesia.
Sumardja, E. 1991. Pembahasan
Strategi Nasional and Action Plan Konservasi dan Pengelolaan Penyu. KLH,
Departemen Kehutanan, EMDI-3 dan Indonesian Wildlife Fund. Jakarta,
Supriyadi, D. 1989. Pendekatan
Ekonomi sebagai Strategi Konservasi Penyu Hijau untuk Propinsi Bali. Kantor Sub
Balai KSDA Bali. Denpasar.
Triwibowo dan Sunandar, T.N. 1990.
Upaya Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu Laut di Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
Tribe J. 1997. Corporate Strategy for Tourism. Thomson Publishing. London.
Tribe J, 1999, The Economics of Leisure and Tourism, Butterwood-Heinemann, London
Triwibowo,
E. 1991. Studi Tentang Pemanfaatan Penyu Laut Dalam Kaitan Dengan Usaha
Pelestariannya Di Daerah Tingkat II Kabupaten Badung. Propinsi Bali. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
Bogor. Indonesia.
Troeng, S. 1997. Pemanfaatan Penyu
di Indonesia. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia.
Jember. Indonesia.
Ulaiwi, W. 1997. Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Papua New Guinea. Makalah Seminar Penelitian dan Pengelolaan Penyu di Indonesia. Jember. Indonesia.
Vayda, A.P.,and McCay,B.J. 1975. New Directions in Ecology and Ecological
Widjaja A, Nugroho K, Ardi, dan
Karama. 1992. Sumber daya lahan pasang surut, rawa, dan pantai. : Potensi,
keterbatasan dan pemanfaatan. Dalam Prosiding “Pertemuan Nasional Pengembangan
Lahan Pertanian Pasang Surut dan Rawa. Cisarua, 3-4 Maret 1992
Wicaksono, A. 1992. Berau Turtle Island in The Regency of Berau, The Province of East Kalimantan. Unpublished Report. EMDI and KLH. Jakarta.
World Tourism Organization. 2000.Tourism Trends. Madrid
Wyasa B. 2001. Meluruskan Pengertian Ekowisata. Tamasya. Jakarta
Witt S.F. and Mountinho L. (1995). Tourism Marketing and Management Handbook. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New York.
Wheat S. 1994. Taming Tourism. Geography 116
Wight P.1994. Environmentally responsible Marketing of Tourism. Wiley. London
Whelan. 1991. Nature Tourism :Managing the Environment. Island Press. Washington
Ziffer K.A. 1989. Eco-tourism: The Uneasy Alliance. Conservation International
Zamani, N.P dan Darmawan, 2000. Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 21 – 26 Februari 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.