E-mail:
abdulalims@yahoo.com
Setiap Pulau Kecil[1]
sesungguhnya merupakan suatu unit ekosistem yang sangat khas. Ukurannya yang
keci dan tersebar menempatkan sumberdaya alam di pulau kecil sangat terbatas, tetapi mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pulau kecil mempunyai
kontribusi yang sangat besart bagi keanekaragaman hayat global. Oleh karena itu
pengembangan wilayah pulau kecil harus dipertimbangkan sebagai suatu kasus yang
khusus. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dari 17.508 pulaunya
sebanyak 17.493 pulau dapat diklasifikasikan sebagai pulau kecil. Oleh karena
itu pendekatan pengembangan wilayah di Indonesia seharusnya perlu didasari oleh
pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pulau kecil. Hingga saat ini harus
diakui pemahaman atas hal itu belum kita miliki. Makalah ini, yang disusun atas
penelitian lapangan[2] yang mendalam semoga dapat membuka sedikit pemahaman kita mengenai
pengembangan wilayah pulau kecil.
AGENDA 21, telah membagi secara umum pulau kecil di Indonesia dalam 2
klas utama, yaitu :[3]
1.
Pulau kecil dataran rendah dan rata , terdiri
dari :
·
pulau-pulau
alluvial, di wilayah timur Sumatera.
·
pulau-pulau coral, seperti Pulau Seribu di Jakarta.
·
pulau-pulau atol , seperti di wilayah Sulawesi Tenggara.
2.
Pulau kecil dataran tinggi dan berbukit,
terdiri dari :
·
Pulau-pulau monadnock, seperti pulau Batam.
·
Pulau-pulau vulkanik, seperti pulau Krakatau.
·
Pulau –pulau tektonik, seperti pulau Nias.
·
Pulau-pulau uplifted terraces, seperti pulau
Biak.
Kebanyakan pulau-pulau kecil
di Indonesia tidak berpenghuni. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh
Ditjend, Bangda (1997) jumlah penduduk dari 2.149 pulau kecil yang berpenghuni
adalah sebesar 5.494.000 jiwa. Rata-rata
kepadatan penduduk di pulau kecil adalah 40-50 jiwa per km2.
Pulau-pulau kecil ternyata mempunyai ikatan fungsional baik secara ekonomis dan ekologis satu sama lainnya. Dengan mempertimbangkan keterkaitan tersebut, maka ditetapkan satuan gugus pulau, sebagai satuan perencanaan (planning unit). Satuan perencanaan gugus pulau ini telah diterapkan dalam pengembangan wilayah di propinsi seribu pulau ‘ Maluku, dan dinilai cukup sesuai untuk perencanaan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Pendekatan ‘gugus pulau’ lebih sesuai dan efektif dalam perencanaan alokasi sumberdaya pembangunan di pulau-pulau kecil yang tersebar dalam satu gugus pulau bersangkutan.
Pendekatan Holistik dan Terpadu
Pengelolaan sumberdaya (resources management) di pulau kecil, perlu didekati secara holistik dan terpadu. Hubungan saling terkait antar faktor demografi, budaya, kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, ekosistem kelautan dan daratan, mengharuskan kita perlu mengamati jalinan input-output antara satu faktor dan lainnya, dalam perencanaan pengembangan wilayah di pulau kecil. Pendekatan holistik memungkinkan kajian antar sektor pembangunan didekati dalam suatu keterpaduan, guna mendukung alokasi sumberdaya yang optimal dan berkelanjutan.[4]
PROFIL PULAU KECIL DI DAERAH
STUDI
Keragaman Budaya
Banyak yang menganggap bahwa
masyarakat desa adalah suatu masyarakat homogen, apalagi untuk suatu komunitas
di pulau kecil, Persepsi ini ternyata meleset jauh. Apabila bahasa dapat
dijadikan tolok ukur keragaman budaya, maka temuan yang didapat sangatlah
mengejutkan. Pulau Alor, suatu pulau kecil yang luasnya 2125 km2 dengan jumlah
penduduk tidak lebih dari 150.000 telah hidup sebanyak 14 ragam bahasa etnik. Bahkan di pulau Adonara (Flores
Timur) yang luasnya hanya 1/3 pulau Alor terdapat 42 ragam bahasa etnik. Keanekeragaman
budaya juga dapat diukur dari corak ragam tenun ikat. Bagi orang awam mungkin
corak tersebut tampak seragam. Padahal bagi setiap desa punya corak ragam yang
unik dan sakral, artinya hanya boleh dikerjakan oleh masyarakat desa tersebut.
Lembaga Sosial
Adalah sangat ironis, dengan
aneka budayanya itu, ternyata lembaga adat tidak terlalu berkembang atau
‘termatikan’. Ini disebabkan begitu kuatnya struktur pemerintahan formal,
seperti Kecamatan, Desa, LKMD dan Babinsa. Akibat dari spirit reformasi, legitimasi lembaga formal tersebut menjadi
sangat lemah di mata masyarakat. Namun demikian masyarakat tetap memerlukan
keberadaan lembaga formal tersebut, karena mereka belum bisa mengandalkan
urusannya pada lembaga adat setempat, yang sudah tidak lagi berperan sejak
lama, kecuali untuk upacara-upacara adat saja.
Mata Pencaharian
Sumber mata pencaharian utama penduduk di pulau kecil adalah melakukan kegiatan campuran yaitu pertanian/perkebunan dan perikanan. Hanya sebagian kecil yang murni mengandalkan pertanian atau perikanan. Rata-rata penghasilan per KK sebesar Rp 1,5 – 3 juta per tahun, dan ini menempatkan tingkat kesejahteraan mereka termasuk yang terendah, secara nasional.
Lingkungan Hidup
Di kepulauan Alor dan Solor ada beberapa pulau berpenghuni yang tidak ada atau sangat langka sumber air tawar. Untuk memenuhi kebutuhannya, penduduk mengambil air tawar dari pulau lain. Keterikatan yang tinggi pada lahan pertanian atau/dan perdagangannya menyebabkan mereka tetap tinggal di pulaunya sekalipun kekurangan air tawar.
Beberapa desa di p. Solor membuat garam dengan cara mengeringkan air laut, menggunakan tungku kayu bakar. Akibatnya program penghijauan yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi hidrolorologi catchment area, menjadi sia-sia.
Banyak masyarakat yang
menggunakan bom dan racun untuk memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Cara
ini sangat merusak lingkungan biota laut, tempat hidup ikan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku, ternyata
mereka sangat sadar akan hal itu. Bahkan beberapa dari mereka menyadari
penggunaan racun ikan juga dapat membahayakan hidup pelakunya. Banyak diantara
mereka yang anggota badannya menjadi lumpuh, akibat pemakaian racun ikan.
Dibangunnya cold-storage di p. Morotai dan p. Banggai, ternyata memberi dampak yang signifikan dalam mengurangi pemakaian bom/racun ikan. Cold-storage telah memberikan jaminan pasar bagi para nelayan atas ikan tangkapannya. Sebelum ada cold-storage, pasar ikan tangkapan sangat bergantung dari pedagang, yang datangnya pada waktu tertentu dengan waktu yang singkat. Hanya dengan penggunaan bom/racun, mereka dapat memperoleh ikan secara cepat dan mudah.
Namun demikian, pembangunan cold-storage tidak dapat berpengaruh banyak bagi pemakaian racun ikan dalam konteks perdagangan ikan hias hidup.
Wisata Bahari
Sekalipun demikian, memang harus diakui bahwa potensi wisata bahari sangat besar. Di Banggai, Alor, Morotai dan Tanimbar, terdapat taman laut yang sangat indah dan sangat berpotensi untuk diving resort. Konon menurut para Divers mancanegara, diving resort yang terdapat di Alor dan Banggai, keindahannya sangat ‘excellent’. Kelemahan pokok dalam pengembangan wisata di pulau kecil adalah masih merajalela wabah malaria dan kurangnya aksesibilitas ke lokasi.
Berdasarkan analisis situasi di 5 gugus pulau, maka ditemukenali berbagai permasalahan yang perlu ditangani, yaitu sebagai berikut :
a. Bagian terbesar penduduk di pulau kecil sangat bergantung pada sektor pertanian. Ketiadaan akses pada teknologi dan modal telah menyebabkan tingkat produktivitasnya dan pendapatannya rendah. Mereka tidak mampu melakukan tindakan pengolahan seperti pendinginan ikan, pengawetan ikan yang tepat dan sehat.
b. Keserakahan para pedagang ikan (yang berasal dari luar) dan kesadaran lingkungan yang masih rendah, telah mendorong kerusakan sumberdaya lahan dan lingkungan biota laut.
c. Kesehatan lingkungan di pulau kecil masih terabaikan. Wabah malaria dianggap sebagai hal yang biasa. Diduga 99% penduduk di pulau kecil terkena penyakit malaria. Masalah kelangkaan sumber air tawar, juga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi kesehatan masyarakat.
d. Meskipun tingkat melek hurup di pulau kecil cukup tinggi, tetapi kurikulum pendidikannya masih kurang relevan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan hayati setempat.
e. Pulau-pulau kecil sangat bergantung pasokan dari luar dalam memenuhi kebutuhan produk manufaktur dan beras serta produk pangan olahan lainnya, seperti super mi, roti, dll.
f.
Layanan
perbankan belum menjangkau pulau-pulau kecil secara merata. Umumnya
Kantor BRI hanya ada di tingkat Kabupaten dan Kabupaten Pembantu. Tentu saja
layanan ini samasekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di pulau kecil. Di p. Morotai,
p. Banggai dan p. Tanimbar sudah ada
Kantor BRI, demikian juga di p. Pantar dan p. Lembata.
g. Apabila melihat ratio kendaraan dan jalan, maka infrastruktur jalan darat relatif sudah cukup baik. Biaya angkutan laut sangat rendah, sehingga hubungan penduduk pulau kecil dengan pusat perdagangan regional dan nasional relatif cukup baik.[5] Listrik masih sangat langka di pulau kecil, sehingga penerangan tidak dapat tersedia sepanjang hari.
h. Partisipasi masyarakat untuk membangun prasarana publik sangat rendah, karena mereka menilai ini merupakan kewajiban pemerintah. Padahal dalam pembangunan fasilitas sosial seperti tempat peribadatan dan sekolah, partisipasi masyarakat sangat tinggi.
i. Lembaga perencanaan di tingkat Kabupaten dan Propinsi, seperti BAPPEDA masih kurang kemampuannya dalam pengembangan wilayah pulau kecil. Dari 5 kabupaten yang diteliti hanya BAPPEDA propinsi Maluku yang mempunyai 1 orang staf yang berlatar belakang disiplin Perikanan. Kunjungan petugas dari Propinsi dan Kabupaten relatif tidak ada. Mahalnya ongkos perjalanan, dan sulitnya (serta ‘faktor keselamatan’) perjalanan merupakan alasan utamanya.
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja yang lebih luas dan merata.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia, agar lebih produktif dan sadar lingkungan.
3. Memperbaiki upaya pengelolaan sumberdaya alam, dalam kaitannya dengan faktor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.
4. Memperbaiki bentuk hubungan kerjasama antara ekonomi perkotaan dengan pedesaan .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga adat dan perempuan dalam pembangunan.
6. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga perencanaan di tingkat propinsi dan lokal (Kabupaten, kecamatan dan desa), dalam pengembangan wilayah pulau kecil.
Program investasi akan diwujudkan melalui kegiatan yang saling melengkapi dan terpadu antara investasi oleh sektor publik (pemerintah) dan oleh pihak swasta.
A. Investasi Pemerintah
Investasi pemerintah dalam pengembangan wilayah di pulau-pulau kecil perlu diarahkan untuk mendorong :
a. Perkebunan skala kecil (smallholder tree crops) – investasi publik di sektor pertanian perlu difokuskan pada usaha untuk mempeluas lahan tanam untuk komoditas jambu mete, kelapa, coklat, kopi dan kemiri. Kendala dalam pengumbangan usaha perkebunan di pulau kecil adalah kurangnya akses untuk memperoleh benih unggul.
b. Perikanan – Prioritas utama yang harus dilakukan adalah untuk mengurangi penggunaan racun dan bom, yang diringi oleh upaya promosi cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Investasi publik perlu diarahkan untuk memberikan pelatihan budidaya perikanan, tindakan pasca tangkap seperti pengolahan ikan, pengawetan ikan dll.
c.
Tanaman pangan
– Dukungan dana pemerintah untuk memperluas dan memperbanyak layanan para
penyuluh lapangan. Para penyuluh lapangan ini perlu ditingkatkan pengetahuannya
terutama dalam penggunaan pemilihan benih unggul, pupuk organik, dan pola tanam
yang konservatif. Upaya mempromosikan ‘kembali pada pangan lokal’
harus digalakkan agar ketergantungan pada pangan dari luar (terutama beras)
dapat dikurangi.
d. Industri kecil dan menengah – Pemerintah perlu memberi dukungan yang cukup untuk menghidupkan usaha sektor industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan. Investasi publik perlu dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan pasar. Upaya industri yang sesuai adalah yang mempunyai kaitan dengan pertanian atau agroindustri.
e. Fasilitas kredit desa – Pemerintah juga perlu mengalokasikan pendanaan untuk kredit pedesaan, yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang menunjukan komitmen kuat dan mampu untuk berusaha.
f. Kesehatan - Prioritas utama adalah memelihara dan mempebaiki mutu pelayanan kesehatan dengan mengalokasi anggaran untuk perbaikan operasi POSYANDU, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS dan perbaikan sarana perhubungan (komunikasi dan transportasi) . Diharapkan PUSKESMAS yang ada di pulau kecil dapat dijadikan pusat rujukan dan pelayanan dari seluruh unit layanan kesehatan yang ada.
g. Pendidikan – Perhatian utama harus diberikan pada upaya untuk memperbaiki kurikulum dari sekolah lokal agar dapat lebih relevan dengan kondisi setempat. Selain itu perlu ada anggaran yang cukup untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada, yang kebanyakan berupa sekolah INPRES, yang saat ini kondisinya sudah sangat buruk.
h. Pengelolaan lingkungan hidup – Pemerintah perlu mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan – yang tetap dapat menjamin kebutuhan hidup mereka tanpa merusak kemampuan alam untuk regenerasi/recycling.
i. Prasarana wilayah – Pemerintah perlu tetap menyediakan anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan prasarana transportasi khususnya untuk fasilitas pelabuhan, dan Jetty /dermaga, termasuk juga pengadaan sarana angkutannya, seperti ferry dan kapal penumpang. Sekalipun memang diperlukan pembangunan jalan-jalan baru seperti di Morotai, tetapi perhatian yang paling utama adalah melakukan pemeliharaan jalan secara rutin/priodik. Pembangunan jalan baru, pada tahap awalnya cukup dengan perkerasan tanpa aspal..
B. Investasi swasta
Program investasi swasta sangat penting untuk mepercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Investasi swasta dapat diarahkan untuk mendukung usaha sebagai berikut :
a. Perikanan - Investasi swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas cold dtorage., budidaya laut (rumput laut, kerang mutiara, dll), pengolahan ikan (pengasapan, pengeringan dan pengasinan), dan pemasaran produk laut. Investasi swasta harus dikembangkan dalam suasana kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan masyarakat lokal,
b. Pengolahan, penyimpanan dan pemasarana komoditas pertanian – Swasta dapat menanamkan investasinya di bidang pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian dan produk derivatifnya, terutama dalam upaya meningkatkan mutu agar dapat kompetitif di pasar nasional dan internasional. Perusahaan swasta yang bergerak dalam produk pertanian organik mempuinyai peluang yang cukup baik untuk berkembang di pulau kecil.
c. Pemasaran produk industri kecil/rumah tangga – Investasi swasta untuk memasarkan produk industri rumah tangga perlu bantuan pemerintah. Produk seperti tenun ikat, keramik, dan kerajinan tangan lainnya sebenarnya mempunyai pasar potensial di tingkat nasional dan internasional, akan tetapi perlu ada akses ke pasar melalui kerjasama dengan para peminat di luar daerah.
d. Wisata Bahari dan eco-tourism - Potensi wisata bahari dan eco-tourisdm sangat besar di pulau-pulau kecil, untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pemerintah daerah bersama pihak swasta perlu lebih menggalakan promis wiasatanya. Beberapa investaor asing sudah mencoba menanamkan modalnya di salah satu pulau dalam gugus pulau Alor. Demikian pula investor swasta sudah menunjukan minatnya untuk mengembangkan wisata bahari di p. Morotai. Pemerintah daerah selain harus memperbaiki kesehatan lingkungan agar dapat mengurangi tingkat epidemik malaria, juga harus mengalokasikan anggarannya untuk penelitian di bidang pariwisata ini.
1. Asian Development Bank, Coastal and Marine Environment Management Proceedings of a Workshop, Manila 1995.
2. Beller, W, D’Alaya, P and Hein, P, Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands, The Phartenon Publishing Group, Paris, 1990.
3. Bruce Mitchel , et al, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gajah Mada University Press, 2000
4. Ditjend BANGDA and UNDP, The Integrated Small Islands Development Planning Assistance Project, Main Report, Volume 1, 1999.
5. Moosa, MK, De Iongh, HH, Blaauw, H,J,A and Norimarna, MKJ (Editors), Coastal Zone Management of Small Island Ecosystems, PUSDI-PSL, AIDEnvironment, Ambon, 1993.
6. Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gajah Mada University Press, 2001
7. United Nations Centre for Regional Development, Development and Planning in Small Island Nations of the Pacific, Nagoya, 1993.
[1] Menurut UNESCO, yang dapat dikategorikan sebagai pulau kecil adalah bila luasnya kurang dari 10,000 km2 dan jumlah penduduknya kurang dari 500.000 jiwa.
[2] Penelitian ini didanai dari hibah UNDP kepada Pemerintah Indonesia, yang diberikan melalui Ditjend BANGDA Depdagri. Penelitian dilakukan selama 15 bulan dari Januari 1998 hingga Maret 1999, di 5 wilayah kepulauan di KTI, yaitu Kepuluan Banggai (Sulteng), Kepulauan Morotai dan Tanimbar (Maluku), dan Kepulauan Alor dan Solor (NTT).
[3] Agenda 21- Indonesia , hal 584.
[4] Untuk melaksanakan pendekatan
holistik dan terpadu, komposisi tim menjadi multi-disiplin, yaitu terdiri dari
Ahli Pengembangan Wilayah, Ekonomi Regional, Land Use Planner, Pemasaran, Kelembagaan, Infrastruktur,
Pertanian, Gender in Development,
Kehutanan dan Perikanan.
[5] Sebagai perbandingan biaya angkut
barang lewat laut dari pulau Alor ke Surabaya hanya sebesar Rp 150 per kg atau
sama dengan ongkos angkut dari Sukabumi ke Jakarta lewat darat.