Copyright
© 2001 Program Pasca Sarjana IPB
Re-edited 21 July 2001, Rudy C Tarumingkeng,
PhD
KEMISKINAN DI
INDONESIA
Sebuah Kajian Pemodelan
Makalah Kelompok VI
Falsafah Sains (PPs 702)
Program Pasca Sarjana
Institut Pertanian Bogor
April 2001
Dosen:
Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof Dr Ir Zahrial Coto
Oleh:
Bambang
Subagio (Ketua), Agus Darjanto, Andi
Irawan, Cecep Winata,
Darda Daraba, Fr.Harjanto, Luki Karunia, Suparmin, Theodora M Katiandagho,
Anita Esfandiari, Sus Derthi Widhyari, Wiwin Winarsih, Adawiah, Afra D.N.
Makalew, Sukarman, Hikmad
Lukman.
DAFTAR ISI
GAMBARAN KEMISKINAN di INDONESIA
BEBERAPA INDIKATOR PENGUKURAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKIKAN DI INDONESIA
Model Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio).
Negara
Indonesia secara geografis dan klimatalogis merupakan negara yang
mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang terluas
di dunia, iklim yang memungkinkan untuk pendaya gunaan lahan sepanjang tahun,
hutan dan kandungan bumi yang
sangat kaya, merupakan bahan (ingredient) yang utama untuk membuat negara
Indonesia menjadi negara yang kaya. Suatu perencanaan yang bagus
yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan
mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur. Ini terlihat
pada hasil hasil Pelita III s/d Pelita V yang dengan pertumbuhan ekonomi rata
rata 6% - 7% membuat Indonesia menjadi
salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk yang
tertinggi di dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat
julukan “Macan Asia”.
Namun ternyata semua pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang cukup
berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Pola kemiskinan di Indonesia
selama 16 tahun tidak banyak mengalami penurunan. Kalau Gini Ratio
dijadikan sebagai indikator kemiskinan yang dominan, maka selama 30 tahun Gini
Ratio Indonesia hanya turun 0,07 atau 7%, padahal pada saat bersamaan
pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata
rata 7%. Kenyataan ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan data data dari
beberapa negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama (misal:
Malaysia, Thailand, Philipina), dimana tingkat Gini ratio menunjukan
tingkat penurunan yang cukup berarti.
Beberapa
study empiris , dengan pendekatan time series yang bersifat cross-section
study memberikan kesimpulan yang beragam. Deininger dan Squire (1995 , 1996)
menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara
dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh World Bank
(1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukan tidak ada
korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian kajian
empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets
di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan
hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan
nama kurva U terbalik dari kuznets. Maka kedua studi yang mempunyai hasil
bertolak belakang tersebut, justru menguatkan hipotesis dari Kuznets dengan
kurva U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif
kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural)
ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.
Pertanyaannya
adalah; mengapa
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tinggi di Indonesia tidak diikuti dengan
penurunan kemiskinan yang signifikan ?
Mengapa
di Indonesia terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dengan kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin yang semakin tinggi
?
Mengapa fenomena tersebut tidak terjadi di beberapa negara lainnya ?
Faktor
apa yang mempengaruhi ?
Faktor faktor apa yang membuat pola pemiskinan di Indonesia mengikuti kurva U terbalik dari Kuznets ?
Dapat disimpulkan bahwa, di samping variable pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, ada variables dominan lainnya , yang berperann dalam mempengaruhi pola kemiskinan.
Pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan serta variabel lainnya sangat mempengaruhi pola
kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan adalah
kondisi yang utama (necessary condition) tetapi perlu variabel-variabel
pendukung lainnya (sufficient conditions) untuk menekan angka kemiskinan.
Tujuan penulisan ini adalah melakukan
identifikasi terhadap sufficient conditions
sehingga bisa disusun model ekonomi yang lebih akurat untuk kasus di
Indonesia. Dengan teridentifikasikannya necessary conditions dan sufficient
conditions pengambil keputusan lebih mudah untuk membuat kebijakan, membuat
analisa, atau peramalan yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang
terkait dengan usaha untuk menekan kemiskinan.
Teologi adalah ilmu yang menkaji mengenai zat tertinggi atau ketuhanan. Kajian kemiskinan dari sudut teology adalah adanya suatu paham apakah kemiskinan yang menimpa seseorang merupakan suatu takdir ataukah timbul karena si manusia itu sendiri tidak berusaha untuk tidak miskin. Kajian teologi juga mempertanyakan apakah pengentasan kemiskinan tersebut menjadi kewajiban negara atau kewajiban masing masing individu untuk berusaha sendiri. Para penulis berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban negara, baik dilihat dari sisi moral, maupun amanat yang sudah tertera dalam Undang Undang Dasar 1945.
Ontologi merupakan komponen ilmu filsafat yang menkaji tentang keberadaan suatu obyek. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, ontologi berusaha untuk menkaji definisi dari suatu obyek yang sedang diteliti, yaitu: kemiskinan.
Kajian definisi dari kemiskinan dapat dilihat dari beberapa kajian. Menurut Badan Pusat Statistik (2000) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp.89.845,-/kapita/bulan dan Rp.69.420,-/kapita/bulan.
Kajian
kasualitas adalah kajian mengenai sebab sebab terjadinya suatu kejadian. Dalam
penulisan ini dikaji sebab sebab terjadinya kemiskinan. Dari data data empiris
dapat diambil kesimpulan bahwa sebab sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2
golongan. Yang pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu
kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya
bencana alam dan lain lain. Yang kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor
non alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik
yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain lain.
Kausalitas kemiskinan dalam kajian ini adalah, bahwa penyebab
kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah faktor non alamiah, terutama karena
adanya kesalahan dalam kebijakan ekonomi.
Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang
mempertanyakan nilai suatu obyek yang akan dikaji dan manfaat dari obyek yang
dikaji. Tujuan dari kajian kemiskinan di Indonesia adalah untuk mengetahui
gambaran atau peta kemiskinan di Indonesia, baik dilihat dari geographis,
tingkat pendidikan dan peubah peubah yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan
diketahuinya peta kemiskinan tersebut maka akan memudahkan bagi pengambil
keputusan untuk membuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan.
Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang
mempelajari asal mula ilmu pengetahuan, metode validitasnya dan prosedure
penelitian. Dalam kajian kemiskinan , penelitian dilakukan dengan mempelajari
data data empiris, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga
dilakukan kajian banding dengan negara negara lain, terutama mengenai kebijakan
kebijakan ekonomi pengentasan kemiskinan. Hasil yang diharapkan berupa model
kemiskinan, dengan diketahui peubah peubah yang mempengaruhi kemiskinan.
Akhirnya pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan untuk menekan angka kemiskinan.
Salah satu prasyarat
keberhasilan program program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan
pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program
pengentasan nasib orang miskin,
keberhasilannya tergantung pada langkah awal
dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si
miskin” tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua, pertanyaan tersebut
dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan.
Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik karakteristik
ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban
tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari
karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat
pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggouta keluarga, cara
memperoleh air bersih dan sebagainya.
Pertanyaan kedua mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Untuk kasus indonesia, aspek geografis ini bisa terbagi dalam penyebaran kota dan desa, di Jawa dan di luar Jawa
Dalam kasus Indonesia, secara umum
memakai standar pengukuran kemiskinan dari
standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuian dilakukan
oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama
didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran
finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk
perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini
dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten
oleh BPS sejak tahun 1976. Sayogyo dan Sam F.Poli dalam menentukan garis
kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Konsumsi beras untuk
perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per
kapita per tahun (BPS, 1994). Sebaliknya Bank Dunia menggunakan standard
mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standar
pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS
untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah
pada tahun 1971). BPS dalam mengadopsi
ukuran dari Bank Dunia melakukan penyesuaian
dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, dan kemudian disesuikan
dengan kenaikan harga (inflasi) dari bahan makanan pokok.
Penyebaran kemiskinan, karakteristik demografis, karakteristik pekerjaan,
sumber penghasilan, dan pola konsumsi penduduk miskin dan kaya, terlihat dalam
data.
Ukuran
kemiskinan yang dianut oleh negara negara dari standar Bank Dunia, ternyata
secara empiris kadang kadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan.
Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan
identik dengan ketidak sejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi,
belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sen poverty index (SPI)
yang merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan,
ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan.
SPI yang lebih mendasarkan pada poverty head account ratio dan
ini yang diambil dari penyebaran pendapatan per kapita
(koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat
pendapatan. Apakah tingkat pendapatan tersebut mencerminkan kemiskinan ? Jawaban
pertanyaan ini bisa betul dan bisa tidak, tergantung bagaimana pola konsumsi,
pola kehidupan serta faktor jaminan keamanan akan kehidupan
dari setiap negara kepada penduduknya. Studi Birdsall (1995) di negara-negara
Asia timur yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi ( >7%), sedang
(5%-6%) dan rendah (<5%) selama 30 tahun, menunjukkan bahwa kemiskinan
dan kesejahteraan merupakan dua hal
yang berbeda. Studi Birdsall menunjukkan bahwa Srilangka yang mempunyai tingkat
pertumbuhan yang relatif rendah (<5%) dan mempunyai indeks SPI yang rendah
(yang menunjukkan tingkat pendapatan per kapita dalam US dollar rendah
atau kurang dari 500 dolar AS per tahun) ternyata mempunyai tingkat
kesejahteraan yang tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, atau misalkan
Brasil (yang mempunyai pendapatan per kapita diatas 5000 dolar AS pertahun).
Anand dan Kanbur (1993) mengusulkan
pola pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel variabel non keuangan (non
financial variables), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah,
fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka
kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat
kemungkinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik
dan lain lain. Dengan memakai ukuran yang baru Anand dan Kanbur melakukan uji
ulang atas data dari Ahluwalia terhadap 60 negara. Hasilnya adalah kemiskinan
tidak identik dengan kesejahteraan. Malcolm Gillis dalam bukunya “Economics
of Development” (1983) mencantumkan faktor tersebut sebagai basic human
needs and Social Indicators dalam penghitungan kemiskinan.
Dengan semakin banyaknya negara
negara yang baru merdeka setelah perang dunia ke II, dimana negara negara
tersebut menghadapi masalah masalah mandegnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya
pengangguran yang diikuti dengan tingkat kemiskinan yang meningkat serta
turunnya indikator makro ekonomi lainnya. Kenyataan ini mendorong timbulnya
mashab baru dalam bidang ekonomi, yaitu perlunya campur tangan pemerintah dalam
upaya mempercepat pemulihan di bidang ekonomi. Timbullah model model pembangunan
ekonomi, di mana intinya memberikan peran kepada pemerintah untuk mengarahkan
jalannya pertumbuhan ekonomi. Guidance development atau planned
economy menjadi motor pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara berkembang,
termasuk Indonesia.
Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi sejak pertengahan tahun 1950, dengan pola dasar “Growth with Distribution of Wealth” di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (lihat pembangunan semesta berencana dari kabinet Juanda). Pola dasar ini berakhir dengan terjadinya spiral inflation pada akhir tahun 1965. Namun apakah pola ini tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, masih perlu kajian lebih lanjut. Kemudian sejak awal tahun 1970 Indonesia menerapkan planned economy dengan pola “Growth First then Distribution of Wealth”. Planned economy ini menunjukkan keberhasilan , terutama dilihat dari indikator makro ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat pengangguran dan perbaikan sarana perekonomian. Planned economy ini terbagi dalam lima Pelita (pembangunan lima tahun) di mana tahap pertama berakhir pada tahun 1997, yang kemudian diikuti dengan tahap ke II Pelita, yaitu tahap take off.
Model
pembangunan Indonesia mengikuti model pembangunan Rostow.
Tahapan model pembangunan Rostow jelas terlihat dalam tahapan tahapan pelita di Indonesia.
Tahap
pertama adalah mengubah pola traditional economy yang berbasis
pertanian tradisional (pangan, low added value crops)
menuju pola indsustrial economy, di mana kegiatan ekonomi bertumpu
pada industri. Ciri utama adalah, pertama self sustaining dalam bidang
pangan. Yang kedua, sektor industri menjadi sektor utama untuk penyerapan
tambahan tenaga kerja. Ketiga, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada industri.
Tahap
kedua adalah precondition untuk take-off, mempunyai beberapa
indikator. Yang pertama, perbaikan infrastruktur, terutama jalan raya, pelabuhan,
rel kerat api, lapangan terbang.
Pada tahap ini pertumbuhan pendapatan tinggi dan diikuti
dengan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahapan ini, tingkat
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi meningkat tajam, capital-labor ratio
semakin meningkat, share industri dalam pertumbuhan ekonomi semakin besar
(bahkan mulai menggeser peranan sektor pertanian).
Tahap
ketiga adalah initiating
take-off, di mana dalam tahap ini peran pemerintah mulai berkurang. Porsi
pembangunan mulai diserahkan kepada swasta. Pemerintah lebih bersifat pendorong,
melalui peraturan dan kestabilan politik. Beberapa indikator utama dalam tahap
ini adalah yang pertama, terjadinya
perubahan teknologi dalam pengelolaan baik sektor industri maupun pertanian. Ratio
capital to labor semakin meningkat. Yang kedua, peran penanaman modal asing
dalam pembangunan ekonomi semakin tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari peran
swasta domestik maupun negara. Selanjutnya, growth model bertumpu pada
akumulasi kapital melalui pasar modal. Ini berarti peran rakyat dalam
pembangunan mulai diaktifkan, terutama dalam akumulasi modal melalui transaksi
di pasar modal.
Tahap
keempat adalah take-off. Pada tahap ini peran pemerintah pada
pembangunan ekonomi hanyalah sebagai fasilitator, bukan lagi inisiator. Peran
swasta sangat tinggi dalam pembangunan. Market mechanism mulai
diperkenalkan. Local currency memasuki international trading.
Dengan
berakhirnya tahapan I pelita (tahun 1997), Indonesia sudah mulai tahap take-off
atau tahap tinggal landas. Dan tahap kedua Pelita memang secara implisit
diarahkan untuk memulai tahap take-off.
Growth model dari Rostow menekankan pada penggeseran aggregate supply, yaitu melalui peningkatan produksi, terutama produksi per effektip tenaga kerja (y). Dan y tergantung dari kapital per efektip tenaga kerja. Atau secara matematis ditulis sebagai berikut:
y = f(k)
sedang
k sangat tergantung
pada tingkat investasi dan jumlah penduduk.
Jadi
masalah pertumbuhan adalah masalah bagaimana memupuk modal sebanyak mungkin.
Inilah yang mendasari pemerintah Indonesia berusaha memupuk modal dan menekan
jumlah penduduk. Kunci utama pertumbuhan adalah jumlah modal per kapita.
Data data
ekonomi periode 1970 – 1980, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan
distribusi pendapatan terutama di
LDS (Less Developing Countries), terutama di negara negara yang mempunyai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, seperti Indonesia, menunjukan
seakan akan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto, atau
semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka
semakin besar perbedaan
antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan studi yang dilakukan
di negara negara Eropa Barat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
atau justru membuat ketimpangan antara kaum
miskin dan kaum kaya semakin melebar. Jantti (1997) mengemukakan bahwa fenomea
tersebut timbul karena adanya perubahan suplly of labor (masuknya buruh
murah dari Turki, atau negara Eropa Timur kedalam pasar buruh di Eropa Barat).
Berdasarkan fakta tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terjadi trade-off
antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama ?
Kerangka pemikiran ini yang melandasi Hipotesis Kuznets. Yaitu, dalam
jangka pendek ada korelasi positip antara pertumbuhan pendapatan perkapita
dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya
menjadi korelasi yang negatip. Artinya dalam jangka pendek meningkatnya
pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam
jangka panjang peningkatan
pendapatan akan diikuti dengan
penurunan kesenjangan pendapatan. Phenomena ini dikenal dengan nama “Kurva
U terbalik dari Hipotesis Kuznets”. Pertanyaannya
adalah berapa
lama jangka pendek itu? Dan berapa lama jangka panjang itu? Kapan titik
balik dicapai?
Namun, hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa study
yang mengambil data time series membuktikan bahwa dalam beberapa negara
yang masih bertumpu pada sektor pertanian (rural economy) menunjukan
hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets.
Pertanyaannya adalah faktor apa yang membuat hal tersebut terjadi?. Pemahaman
atas variabel variable tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak
identik dengan kemiskinan atau mungkin le bih tepatnya adalah kesejahteraan pun
bisa meningkat dinegara negara yang berbasis pertanian.
Kemiskinan bisanya diukur dari kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Artinya kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan. Biasanya pendepatan yang dipergunakan adalah pendekatan aksiomatik (axiomatic approach), yaitu dengan memakai tiga alat ukur:
1. generalized entropy (GE)
2. Atkinson
measure , dan
3. Gini ratio
Dimana
hubungan ketiga alat ukur terebut dapat ditulis secara matematik sbb :
Rumus
GE :
di
mana :
n
= jumlah individu dalam
sample
Y = tingkat pendapatan
Nilai
GE adalag > 0 dimana, semakin besar nilai GE maka menunjukkan semakin besar
tingkat kesenjangan pendapatan dalam suatu negara. Parameter
a mengukur
besarnya perbedaan perbedaan pendapatan dari masing masing kelompok masyarakat.
Ukuran
Atkinson mengukur ketimpangan
distribusi pendapatan , yaitu sbb :
Di mana parameter ketimpangan 0 < e < ,berarti semakin tinggi nilai e semakin tidak seimbang pembagian pendapatan antar golongan.
Gini
ratio merupakan alat ukur yang umum dipergunakan dalam studi empiris, yaitu
dengan formula:
1
n
n
2n2 – y
I=1 j=1
Nilai
Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna
, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan
pendapatan.
Namun dalam studi studi empiris terutama dalam
single country, ternyata kemiskinan tidak identik dengan
kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas belum mencerminkan tingkat
kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) di Republik Cina dan
Ravallion dan Datt (1996) di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat
dari ti ngkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini (Gini ratio)
menunjukkan tingkat kemikskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat
kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberpa negera
Amerika Latin yang mempunyai tingkat Gini ratio rendah dan tingkat pendapatan
perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat
kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah,
hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah,
perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain
lain.
Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan,
banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat
pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung
kemiskinan.
Namun
kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada cross variable study
dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan
cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.
Model pembangunan Indonesia mengikuti pola growth
model dari Rostow. Secara umum pola dari Rostow adalah memperbesar kue
pembangunan baru kemudian dibagi. Karena intinya Rostow adalah pemupukan
modal melalui kegiatan industri untuk menggantikan
peran pemerintah dalam pembangunan. Ciri utamanya adalah strategi untuk
menarik investasi dengan upah kerja yang murah, pajak yang rendah, dan monopoli
serta konsentrasi pada beberapa investor dan jenis industri.
Namun
pemerintah Indonesia menggabungkan model Rostow dengan pendekatan kesejahteraan.
Pendekatan ini langsung dilakukan tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
tetapi langsung oleh presiden melalui Instruksi Presiden (inpres). Ada
beberapa inpres yang dilakukan dengan pola pendekatan kesejahteraan, yaitu :
1. Inpres
Desa Tertinggal, tujuannya adalah menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan
lapangan kerja di pesedaan
2. Inpres
kesehatan, tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan yang mudah dan murah
untuk penduduk pedesaan.
3. Inpres
pendidikan, tujuannya adalah memberikan layanan pendidikan yang gratis untuk
pendidikan dasar sampai menengah.
4. Inpres
obat obatan, tujuannya adalah untuk memberikan obat obatan yang murah kepada
masyarakat miskin
5.
Inpres inpres lainnya, yang prinsipnya adalah
meningkatkan kesejahteraan penduduk
pedesaan.
Di
samping inpres inpres tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kebijakan
yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk
pedesaan, misalkan :
1. Ketentuan
mengenai Kredit Usaha Tani, untuk memudahkan petani mendapatkan modal untuk
mengolah tanah
2. Ketentuan
mengenai kredit perbankan (KIK atau kredit candak kulak) tujuannya adalah
memberikan kemudahan rakyat untuk mendapatkan modal untuk usaha diluar sektor
pertanian.
3. Pembebasan
pajak untuk hasil pertanian.
4. Subsidi
atas pupuk dan obat obatan pertanian
5. Penetapan
harga dasar gabah, untuk menjamin nilai tukar petani (padi) tidak turun, bahkan
meningkat terhadap
hasil produk industri lainnya.
6. Pola
KKPA untuk sistim transmigrasi terpadu, tujuannya adalah menjamin para
transmigran mendapatkan penghasilan yang tetap dan alat produksi.
7. dan
lain lain.
Secara umum pola ini diakui keberhasilannya.
1.
Meningkatkan
k atau kapital per efektip tenaga kerja,yaitu :
a. Meningkatkan
S atau saving, yaitu:
i. Meningkatkan
domestic saving
